Belanja APBN Tembus Rp1.255 T, Sadar atau Tidak Kamu Sudah Rasakan Manfaat Ini

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan sampai dengan 30 Juni 2023 realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.255,7 triliun atau 41 persen dari pagu APBN yang dipatok sebesar Rp3.061,2 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa realisasi tersebut tumbuh 0,9 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp1.244,9 triliun.

Dia menjelaskan, serapan belanja di sisi pemerintah pusat mencapai Rp891,6 triliun atau 39,7 persen dari pagu.

“Sebanyak Rp492,0 triliun merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui bansos, pertanian, UMKM, pendidikan, infrastruktur maupun sektor pelayanan publik lainnya,” kata dia pada Senin, 24 Oktober.

Menurut Menkeu, manfaat perlindungan sosial juga diberikan dalam bentuk bantuan benih, mulsa, pupuk organik, alat dan mesin, serta bantuan ternak.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan berbagai jenis subsidi antara lain subsidi dan kompensasi listrik untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi LPG 3 Kg untuk 3,3 juta metrik ton, subsidi dan kompensasi BBM untuk 7.169,4 ribu kilo liter, dan subsidi perumahan sebanyak 84,5 ribu unit.

“Di sektor pendidikan ada Program Indonesia Pintar untuk 10,9 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 710,7 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (Kemenag) untuk 6,0 juta siswa, bantuan operasional 197 perguruan tinggi negeri, serta Kartu Prakerja untuk 529 ribu peserta,”tuturnya.

Sementara itu, untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, pemerintah telah melakukan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur untuk berbagai manfaat, seperti sarana dan prasarana pendidikan, sanitasi/persampahan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, dan irigasi.

Lalu, ada juga dana yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak bencana, antara lain untuk bantuan stimulan perumahan gempa Cianjur sebanyak 38,4 ribu kepala keluarga.

“Ini adalah APBN yang operasinya langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dengan berbagai hal tersebut, masyarakat tetap dijaga oleh APBN dari berbagai guncangan yang terjadi karena ekonomi dunia berubah terus. Harga komoditas naik turun, dan shock terjadi di bidang pangan energi maupun disrupsi sisi supply,” tegasnya.

Guna menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat, pemerintah juga menambah anggaran sebesar Rp8 triliun dalam bentuk bantuan pangan beras tambahan sebanyak 10kg/KPM/bulan mulai Oktober hingga Desember 2023 kepada 21,35 juta KPM.

Dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), sampai dengan akhir Juni 2023 telah tersalur sebesar Rp364,1 triliun (44,7 persen agu), melambat 1,0 persen year on year (yoy).

Kata Menkeu, penurunan ini terutama disebabkan oleh penyiapan syarat salur DAU spesifik tahap 2 oleh Pemda, serta adanya proses verifikasi sisa Dana BOS TA sebelumnya untuk satuan pendidikan penerima Dana BOS yang dilakukan oleh APIP daerah.

Penyaluran TKD dimanfaatkan untuk mendukung pendanaan urusan daerah serta pembangunan sarana prasarana dan operasionalisasi layanan publik di daerah, antara lain pembangunan infrastruktur dan dukungan operasional di bidang pendidikan, kesehatan, irigasi, air minum, pertanian, transportasi, pariwisata, dan lain-lain.

Selanjutnya pembiayaan Investasi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 114.500 unit rumah di 386 kota/kabupaten, melalui LMAN untuk membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN) meliputi Jalan Tol, Bendungan, Pelabuhan, Irigasi, Air Baku, Jalur Kereta Api, Ibu Kota Negara, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Selain itu, pembiayaan investasi juga digunakan untuk mencerdaskan bangsa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pemerintah juga berkomitmen memberikan bantuan kepada dunia internasional melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). Penyaluran hibah melalui LDKPI sejak 2020 - Juni 2023 telah diberikan untuk 32 negara, antara lain Timor Leste, Kep. Solomon, Fiji, Pakistan, Afghanistan, Palestina, dan Ethiopia.