JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa kehadiran infrastruktur digital sangat penting dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional. Menurut dia, kehadiran negara dibuktikan melalui pengalokasian sejumlah besar anggaran dalam APBN.
“Teknologi informasi (TI) shaping the future,” ujarnya saat menjadi pembicara kunci di forum Indonesia Data and Economic (IDE), dikutip Jumat, 21 Juli.
Menurut Menkeu, kondisi pandemi yang terjadi tiga tahun belakangan semakin mendorong peran sentral teknologi dalam menunjang berbagai aktivitas manusia. Hal ini juga terjadi dalam dunia profesional, dimana banyak pekerja yang memilih berkegiatan produktif lewat kanal digital.
Pun demikian dalam aktivitas ekonomi yang melonjak sangat pesat dengan memanfaatkan kanal daring. Oleh karena itu pemerintah berkomitmen kuat untuk terus membangun infrastruktur TI demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Air.
“Banyak sekali kita sekarang melakukan investasi di bidang digital,” tuturnya.
Namun seiring berjalannya waktu, bendahara negara menyayangkan terjadinya kasus hukum dalam penyelenggaraan teknologi bergenre 4.0 tersebut.
“Pandemi tiga tahun, banyak orang yang bekerja dari rumah. Disini kemudian internet menjadi penting. Makanya kita membangun (fasilitas) internet, satelit, menara BTS (base transceiver station) dan yang lain-lain. Terlepas dari masalah (hukum) yang itu,” tegasnya.
“APBN satu-satunya yang tidak dipotong selama pandemi kemarin adalah untuk membangun infrastruktur digital,” sambung Menkeu.
Seperti yang diberitakan redaksi sebelumnya, terjadi dugaan korupsi dalam penyediaan menara BTS 4G di periode 2020-2022 yang disinyalir merugikan negara sekitar Rp8 triliun. Adapun, kasus ini sendiri turut menyeret tokoh sentral di Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI.