JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 Unaudited dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2023 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Sri Mulyani menyampaikan tahun 2023 merupakan tahun yang diwarnai dengan berbagai dinamika global. Mulai dari ketegangan geopolitik, perlemahan ekonomi global, fenomena suku bunga higher for longer, inflasi yang tinggi, climate change, hingga disrupsi teknologi digital.
"Seluruh faktor ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja APBN dan perekonomian Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam keterangannya dikutip Senin 1 April 2024.
Pada kunjungan itu, Sri Mulyani menyampaikan kinerja baik APBN secara keseluruhan di tahun 2023, terutama terkait pertumbuhan penerimaan negara. Hal ini menunjukan aktivitas perekonomian Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian global dan efektivitas dari reformasi perpajakan yang terus ditingkatkan.
“Khusus untuk penerimaan pajak mencapai hattrick 3 kali berturut-turut diatas target APBN sejak tahun 2021, 2022 dan 2023. Ini adalah pencapaian yang sangat baik dari seluruh tim penerimaan negara,”jelasnya.
Selain itu, Sri Mulyani menyampaikan capaian output strategis juga merupakan prestasi dalam pelaksanaan APBN 2023. Dalam hal ini peran APBN dalam melindungi masyarakat melalui program perlindungan sosial, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan infrastruktur.
BACA JUGA:
Sejalan dengan itu, Sri Mulyani menyatakan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas dan kinerja APBN.
“Kami juga mengharapkan kerja sama dari seluruh Kementerian/lembaga dan instansi pemerintah untuk terus meningkatkan pengelolaan APBN di lingkungan K/L, serta mohon dukungan dari BPK untuk terus memberikan opini yang sesuai kualitas dari LKPP dan LKKL tentunya kita harapkan WTP untuk tahun 2023 agar betul-betul husnul khatimah dari BPK,” katanya.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merancang APBN tahun 2023 dengan sangat hati-hati agar APBN tetap sustainable, mampu menjadi shock absorber bagi perekonomian dan melindungi masyarakat, namun di saat yang bersamaan juga tetap dapat melanjutkan agenda pembangunan.
