Luncurkan Buku PEN 2020, Sri Mulyani Haturkan Terima Kasih ke K/L dan Pemda Bantu Raih WTP

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut jika raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020 adalah sebuah prestasi.

“Opini WTP LKPP tahun 2020 dicapai. Ini bukan sesuatu yang mudah namun kita mensyukuri apa yang kita capai. Demikian juga dengan LKKL (Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga) dan LKBUN (Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara) yang mengalami atau mendapatkan opini WTP,” ujarnya dalam webinar peluncuran buku Mengawal Akuntabilitas PC PEN 2020, Selasa, 14 September.

Menurut Menkeu, situasi pandemi mengharuskan kebijakan penggunaan anggaran berubah cukup signifikan. Meski demikian, dia mengapresiasi institusi yang tetap menjunjung tinggi pengelolaan keuangan negara secara akuntabel.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih peningkatan kualitas laporan keuangan yang terjadi pada situasi extraordinary merupakan suatu prestasi yang tidak mudah dan bukan merupakan sesuatu yang sederhana,” tuturnya.

Secara terperinci, bendahara negara itu menyebutkan jika 84 dari 86 kementerian dan lembaga memperoleh opini WTP.

“Ini artinya bahwa 97,7 persen instansi di pusat mendapatkan opini WTP dari BPK,” tegas dia.

Kemudian, sebanyak 486 dari 542 pemerintah daerah (pemda) tingkat I dan II juga dinyatakan memperoleh predikat WTP.

“Pemda opini WTP-nya mencapai 89,7 persen yang terdiri dari 33 provinsi, 99 pemerintah kota dan 356 pemerintah kabupaten,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Menkeu mengklaim bahwa LKPP WTP menunjukkan bahwa pemerintah pusat mengelola APBN sesuai praktik pengelolaan keuangan yang baik (best practices), serta sesuai ketentuan perundangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dia mengungkapkan kesuksesan ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah karena masyarakat mengetahui uang yang dipungut dari pajak dan sumber-sumber lain telah dikelola dengan baik dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai amanat konstitusi.

“Mari terus jaga dan kelola keuangan negara dengan membangun tata kelola di masing instans karena yang kita gunakan adalah dana publik, dana rakyat dan ini harus dipertanggungjawabkan secara baik,” tutup Menkeu Sri Mulyani.