Realisasi Belanja Negara Januari 2021 Rp145 triliun, Sri Mulyani: Awal yang Baik Dorong Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan bahwa realisasi belanja negara per Januari 2021 sebesar Rp145,8 triliun, atau 5,3 persen target APBN 2021. Nilai itu tercatat jauh lebih tinggi dari capaian periode Januari 2020.

“Serapan yang lebih tinggi dari tahun lalu menunjukkan awal yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual, Selasa, 23 Februari.

Adapun, realisasi belanja pemerintah pusat hingga penutupan Januari 2021 mencapai Rp94,7 triliun, atau 4,8 persen target APBN 2021, yang berarti lebih tinggi 32,4 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Dia menambahkan, realisasi bulan lalu utamanya didorong belanja modal, bansos, dan dana sektor pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Yang paling penting di dalam APBN periode Januari adalah sisi belanja APBN karena APBN instrumen fiskal yang melakukan akselerasi pemulihan, dan terlihat di dalam belanjanya, semuanya positive growth dibandingkan Januari tahun lalu,” tambah Menkeu.

Lebih lanjut, belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 55,6 persen, didorong peningkatan belanja modal dan bansos banyang signifikan.

Realisasi belanja modal per Januari 2021 mencapai Rp11,9 triliun, tumbuh 539,4 persen year-on-year (y-o-y), khususnya yang berasal dari belanja modal untuk proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan Kementerian PUPR serta belanja modal peralatan dan mesin untuk Polri.

Selain itu, belanja bansos tumbuh 51,4 persen dari penyaluran bansos tunai dan percepatan pencairan kartu sembako bulan Februari di Januari.

Selanjutnya, belanja non-K/L tumbuh 14,8 persen terutama digunakan untuk belanja pensiun atau jaminan kesehatan ASN dan subsidi energi.

Sementara untuk, realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana desa (TKDD) sampai akhir Januari 2021 mencapai Rp51,1 triliun, atau 6,4 persen target APBN 2021.

Sayangnya, angka TKDD itu tumbuh negatif 25,3 persen y-o-y. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan pagu Dana Alokasi Umum (DAU) di TA 2021 dan belum lengkapnya persyaratan penyaluran yang dipenuhi oleh Pemda.

“Namun di sisi lain, terdapat peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) minerba, panas bumi, dan perikanan yang disalurkan pada Januari, serta peningkatan realisasi dana desa akibat akselerasi permohonan penyaluran BLT Desa di Januari 2021,” tutup Sri Mulyani.