JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk ikut membantu mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Banyak contoh negara-negara di dunia yang tidak mampu mengelola dan menjaga APBN secara sehat dan tepat, sehingga menjadi sumber krisis berkelanjutan," ujarnya dalam pidato tentang Penyampaian Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna ke-20, Kamis, 4 Juli.
Sri Mulyani menyampaikan, APBN adalah instrumen kebijakan yang sangat penting dan strategis bagi sebuah negara untuk mencapai cita-citanya.
Kata dia, APBN harus selalu dijaga agar tetap sehat, berkelanjutan, dan kredibel agar efektif memecahkan persoalan bangsa, dan bukan justru menjadi sumber persoalan atau bahkan menciptakan krisis.
Sri Mulyani menilai, Indonesia sejauh ini telah mampu menjaga pengelolaan APBN secara transparan, kredibel, dan akuntabel, sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya.
Hal tersebut sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU P2 APBN disampaikan Pemerintah kepada DPR dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
"BPK memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, yaitu berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023," ujarnya.
Sri Mulyani menyampaikan, dengan berbagai kebijakan yang dilaksanakan, perekonomian Indonesia terbukti resilient dalam menghadapi tantangan sepanjang 2023.
"Terjaganya inflasi berdampak pada daya beli masyarakat yang tetap kuat di tahun 2023 sehingga mampu menopang kinerja pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas 5 persen, yakni 5,05 persen, di tengah menurunnya kontribusi ekspor akibat pelemahan ekonomi global," tuturnya.
BACA JUGA:
Menurut Sri Mulyani, kinerja pertumbuhan yang kuat tersebut juga diikuti dengan terjaganya stabilitas harga.
Laju inflasi tahun 2023 terkendali di level 2,6 persen (yoy), lebih rendah dari tahun sebelumnya (5,5 persen).
"Laju inflasi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara yang masih berjuang mengendalikan inflasi di negaranya antara lain Rusia 7,4 persen, Turki di level 64,8 persen, dan bahkan Argentina yang semakin tertekan pada level 211,4 persen (yoy)," imbuhnya.
