Ramai Soal Jokowi Gratiskan Vaksin COVID-19, Sri Mulyani: Pemerintah Gelontorkan Rp60,5 Triliun di 2021

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada awal Desember lalu mengungkapkan anggaran penanganan dan pengadaan vaksin COVID-19 untuk tahun 2021 menembus Rp60,5 triliun dengan total anggaran kesehatan dalam APBN 2021 mencapai Rp169,7 triliun.

"Program vaksinasi baru akan mulai dijalankan dan berjalan terus pada 2021," kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati dikutip dari Antara.

Sri Mulyani menjelaskan rincian alokasi Rp60,5 triliun tersebut di antaranya sebesar Rp18 triliun untuk antisipasi pengadaan vaksin COVID-19, antisipasi imunisasi atau program vaksinasi mencapai Rp3,7 triliun.

Selanjutnya, lanjut Sri Mulyani, sebesar Rp1,3 triliun untuk pembelian sarana dan prasarana, laboratorium, litbang, dan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) yang akan dilakukan Kementerian Kesehatan dengan nilai pengadaan Rp1,2 triliun dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Rp100 miliar.

Pemerintah, kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, juga masih mencadangkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kelas III untuk masyarakat tidak mampu.

"Pengadaan direncanakan akan berjalan selama beberapa tahun dari tahun 2020, hingga 2021 dan 2022 sesuai kebutuhan," kata Sri Mulyani.

Meski sudah ada vaksin, lanjut dia, pemerintah masih akan terus melakukan upaya tes, lacak, dan perawatan atau 3T. Untuk itu pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk pembelian berbagai peralatan pendukung seperti alat PCR dan reagen untuk tahun 2021.

Sedangkan untuk tahun 2020 pemerintah mencadangkan anggaran Rp35,1 triliun yang dialokasikan untuk pengadaan vaksin COVID-19 dan penanganan bidang kesehatan, termasuk di dalamnya mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac pada Minggu 6 Desember.

Kementerian Kesehatan, lanjut dia, sudah membelanjakan Rp637,3 miliar untuk pengadaan vaksin yakni tiga juga dosis Sinovac dan 100 ribu dosis vaksin dari Cansino.

Sebagai bagian dari persiapan dan pelatihan tenaga kesehatan yang akan melakukan vaksinasi, Sri Mulyani menambahkan Kementerian Kesehatan telah menggunakan biaya operasional.

Menkeu menambahkan saat ini pemerintah sudah membelanjakan Rp277,45 miliar untuk pengadaan jarum suntik, alcohol swap dan safety box termasuk membeli 249 unit masing-masing untuk lemari pendingin, cold box serta alat pemantau suhu vaksin.

Selain itu, lanjut dia, juga ada 498 unit vaksin carrier dan alat pelindung diri dengan anggaran mencapai Rp190 miliar. Untuk jejaring pelayanan kegiatan vaksinasi, Menkeu menambahkan pemerintah melibatkan 10.134 Puskesmas, rumah sakit sebanyak 2.877 dan 49 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di seluruh wilayah kerja di Tanah Air.

"Ini semua nanti akan diikuti termasuk pembangunan sistem informasi yang sedang dibangun Komite Penanganan COVID-19 PEN (KCP-PEN) dan Telkom untuk tracing siapa yang sudah dapat vaksinasi," katanya.

Butuh Teknologi Tinggi

Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah membutuhkan teknologi yang memadai untuk dapat melakukan vaksinasi kepada 180 juta penduduk Indonesia. Ia menyatakan keberadaan teknologi yang memadai dibutuhkan dalam rangka memastikan vaksinasi yang dilakukan telah sesuai dengan target pemerintah.

"Bayangkan kalau lebih dari 180 juta orang akan divaksin dan mereka divaksinnya tidak sekali berarti kita akan membutuhkan sebuah teknologi," katanya dalam acara virtual Indonesia Digital Conference di Jakarta, Rabu 16 Desember.

Sri Mulyani menjelaskan nantinya teknologi tersebut digunakan untuk melalukan tracking terhadap orang yang akan dilakukan vaksinasi sebanyak dua kali melalui ketersediaan data.

"Untuk tracking mereka yang divaksin selama dua kali dalam periode tertentu dan mengetahui keberadaannya by name, by NIK, by number supaya kita tahu," ujarnya.

Oleh sebab itu, ia menuturkan fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh puskesmas di Indonesia telah terkoneksi dengan internet dan teknologi digital agar mendukung proses vaksinasi.

Ia menjelaskan untuk tahun depan pemerintah akan mengakselerasi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk wilayah yang tertinggal akses internetnya yaitu lebih dari 12 ribu desa.

Sementara itu, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk tahun depan melalui APBN 2021 adalah sebanyak Rp29,6 triliun.

"Dampak spill over positive-nya akan luar biasa. Seluruh masyarakat bisa menggunakan infrastruktur ini. Kesempatan baru akan muncul dengan adanya infrastruktur digital yang terus dibangun pemerintah," katanya.