Belanja Kementerian pada 2025 Naik jadi Rp1.094 T, Biayai Program Prabowo-Gibran Rp113 Triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan anggaran belanja kementerian dan Lembaga (K/L) naik sebesar Rp117,87 triliun.

Adapun komposisi belanja K/L dalam postur sementara APBN 2025  menjadi Rp1.094,66 triliun, dibandingkan dengan target sebelumnya sebesar Rp976,79 triliun.

Sri Mulyani menyampaikan, kenaikan anggaran belanja K/L tersebut tidak seluruhnya untuk belanja program Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Program Quick Win milik Prabowo Subianto akan menghabiskan sebesar Rp113 triliun.

Sementara sisanya sebesar Rp4,87 triliun akan disiapkan untuk tambahan anggaran bagi DPR/MPR.

"Kita memberikan tambahan belanja untuk lembaga-lembaga tinggi negara. Untuk DPR MPR, adanya penambahan anggota dan pimpinan kita antisipasi, jadi kita sudah masukan di situ," tuturnya.

Dia menambahkan, pemerintah tetap merancang belanja negara dalam postur sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp3.621,31 triliun, meski terdapat beberapa program Quick Win milik Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terdapat kenaikan sebesar Rp8,26 triliun yang terdiri dari kekayaan negara dipisahkan Rp4 triliun dan PNBP dari kementerian/lembaga sebesar Rp4,26 triliun.

Sehingga target PNBP dalam postur sementara APBN 2025 dari Rp505,38 triliun atau naik Rp8,26 triliun menjadi Rp513,64 triliun.

Sementara target penerimaan perpajakan tetap sebesar Rp2.490,91 triliun.

Rinciannya, penerimaan pajak sebesar Rp2.189,31 triliun dan dari pendapatan bea cukai sebesar Rp301,61 triliun.

Sebab itu, Sri Mulyani menyampaikan, pendapatan negara dalam postur sementara APBN 2025 sebesar Rp3.005,13 triliun dibandingkan dengan target sebelumnya senilai Rp2.996,87 triliun.

"Penerimaan negara tembus Rp3.000 triliun yaitu Rp3.005,13 triliun. Ini adalah rekor baru,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Banggar, Rabu, 4 September.

Sri Mulyani menyampaikan, kenaikan penerimaan negara sebesar Rp8,26 triliun akan digunakan untuk menambah anggaran belanja pemerintah pusat sehingga belanja negara naik Rp8,26 triliun menjadi Rp3.621,31 triliun, dari sebelumnya di RAPBN 2025 sebesar Rp3.613,06 triliun.

Menurut Sri Mulyani, agar anggaran Belanja Negara tetap senilai Rp3.621,31 triliun dan mampu mengakomodasi program Quick Win milik Presiden terpilih Prabowo Subianto yang diperkirakan akan memakan kas negara sebesar Rp113 triliun bakal mengambil dari berbagai cadangan.

Adapun anggaran yang dialihkan atau mengalami pengurangan yaitu cadangan belanja negara dari Rp 96,88 triliun menjadi Rp 66,49 triliun atau turun Rp 28,39 triliun.

Cadangan anggaran pendidikan yang awalnya ditargetkan Rp 107,86 triliun menjadi Rp 41,01 triliun atau berkurang Rp 66,85 triliun.

Sementara cadangan TKD yang ditargetkan Rp 82,6 triliun menjadi Rp 68,22 triliun atau berkurang Rp 14,38 triliun.

"Ini diambil dari belanja non K/L yaitu dari berbagai cadangan. Cadangan Belanja Negara turun Rp28,39 triliun dan Cadangan Anggaran Pendidikan turun Rp66,85 triliun, Cadangan TKD (transfer ke daerah) turun Rp14,38 triliun," ungkapnya.

Alhasil, Sri Mulyani menyampaikan, anggaran untuk program-program andalan milik Prabowo akan masuk dalam pos Belanja Pemerintah Pusat (BPP) untuk belanja K/L.