Menkeu Ungkap Belanja Pemerintah Pusat Rp872,8 Triliun Sudah Diberikan Manfaat untuk Masyarakat

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat anggaran pemerintah pusat sebesar Rp872,8 triliun atau 75,5 persen dari total realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.170,8 triliun hingga Juli 2024 sudah dimanfaatkan langsung oleh masyarakat dari mulai pendidikan, infrastruktur, subsidi, dan kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dari anggaran sebesar Rp872,8 triliun telah disalurkan melalui program (KPM), dan kartu sembako Rp28 triliun kepada 18,7 juta KPM.

Selanjutnya, disalurkan melalui program Pendidikan yakni program Indonesia pintar sebesar Rp8,9 triliun untuk 11,2 juta siswa.

Program KIP kuliah sebesar Rp7 triliun untuk 875.000 mahasiswa, BOS Kemenag sebesar Rp7,4 triliun untuk 6,4 juta siswa, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp3,6 triliun untuk 197 PTN.

Penyaluran untuk infrastruktur yakni pembangunan rehabilitasi jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, jaringan irigasi, SPAM, rumah susun, gedung dikti, dan kapasitas satelit sebesar Rp94,1 triliun,

Untuk kesehatan sebesar Rp27 triliun melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 96,7 juta peserta.

“Banyak masyarakat yang terus bertanya kepada saya, apa yang saya rasakan dari APBN? Mungkin karena banyak yang menganggap bukan APBN. Kalau perlindungan sosial mereka mendapat transfer totalnya Rp17,7 triliun kepada 10 juta KPM. Atau orang yang ikut BPJS kesehatan tapi tidak bayar, itu dibayarkan pemerintah,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, pada Selasa, 13 Agustus.

Selanjutnya Sri Mulyani menjadi disalurkan untuk subsidi BBM sebesar Rp10,4 triliun atau sebanyak 8,66 kiloliter, dan untuk subsidi LPG 3 kg sebesar Rp40,4 triliun atau sebanyak 4,02 juta metrik ton.

Sementara, disalurkan untuk sektor pertanian sebesar Rp1 triliun berupa bantuan alat mesin pertanian pra panen seperti tractor, pompa air, hand sprayer, dan rice transplanter sebanyak 52,391 unit.

Kemudian, disalurkan untuk subsidi pupuk sebesar Rp6,3 triliun untuk 3,8 juta ton pupuk bersubsidi.

Terakhir, disalurkan untuk UMKM sebesar Rp18,1 triliun melalui Subsidi kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 2,8 juta debitur.

Sebagai informasi, realisasi belanja negara hingga Juli 2024 mencapai Rp1.638,8 triliun atau meningkat 12,2 persen secara year on year (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Realisasi ini setara 49,3 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun.

Adapun, realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) sudah mencapai Rp1.170,8 triliun atau mencapai 47,5 persen dari pagu dan belanja BPP ini juga tumbuh sebesar 14,7 persen (yoy).

Adapun realisasi BPP ini terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang sudah mencapai Rp588,7 triliun atau 54,8 persen dari pagu disalurkan untuk dukungan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), penyaluran berbagai program bantuan sosial, sarana dan prasarana pertahanan keamanan, dan pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya, realisasi BPP juga disalurkan untuk belanja non K/L yang sebesar Rp582,1 triliun atau mencapai 42,3 persen dari pagu. Belanja non K/L ini disalurkan untuk subsidi dan kompensasi energi, serta pembayaran manfaat pensiunan.

Kemudian, belanja negara disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp468 triliun, atau sebesar 54,45 persen dari pagu Rp857,6 triliun.