JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa realisasi belanja APBN hingga April 2023 adalah sebesar Rp765,8 triliun. Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa sejumlah besar dana tersebut telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Belanja APBN disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) maupun non-KL, di antaranya untuk penyaluran subsidi dan manfaat pensiun,” ujarnya dalam siaran pers yang dikutip Rabu, 24 Mei.
Menurut menerangkan, untuk kementerian/lembaga, pemerintah telah memberikan manfaat langsung kepada 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), 18,2 juta jiwa KPM kartu sembako dan sejumlah 96,7 juta jiwa penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibayarkan iuran preminya oleh pemerintah.
“Selain itu, pemerintah juga memberikan manfaat langsung dalam bentuk Program Indonesia Pintar (PIP), KIP kuliah, dan juga biaya operasi sekolah untuk sekolah-sekolah dibawah Kementerian Agama,” tuturnya.
Menkeu menjelaskan, dukungan lainnya juga diberikan pemerintah untuk bantuan stimulan perumahan bencana serta membangun infrastruktur yang dapat dinikmati oleh masyarakat, seperti sarana dan prasarana pendidikan, perluasan pipa untuk air minum, perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan rel kereta api, bandara serta pelabuhan dengan nominal mencapai Rp34,4 triliun.
Sementara untuk petani, pemerintah memberikan bantuan langsung berupa benih, mulsa, pupuk organik, bantuan ternak, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga bantuan berupa benih ikan, kepiting, dan udang dengan nominal mencapai Rp12,5 miliar.
Tidak hanya itu, bendahara negara juga menyampaikan bahwa masyarakat umum juga mendapatkan dampak langsung dari APBN dalam bentuk subsidi listrik sebesar Rp15,3 triliun untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi BBM sebanyak Rp5,2 triliun dengan kompensasi Rp 33,8 triliun, serta subsidi gas LPG 3 kg sebesar Rp21,6 triliun.
Sedangkan kartu pra kerja dapat dinikmati oleh sekitar 182.000 peserta dengan nilai manfaat mencapai Rp804,2 miliar, subsidi perumahan sebesar Rp204,1 miliar untuk 50.3000 unit. Sementara untuk subsidi di bidang kesehatan mencapai Rp42,3 triliun atau naik 13,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
BACA JUGA:
“Sampai dengan April telah dibayarkan Rp58,1 triliun untuk pensiun yaitu tumbuh 5,1 persen. Dari sisi Taspen Rp50,8 triliun dan Asabri Rp7,3 triliun,” kata dia.
Belanja pemerintah lainnya, sambung Menkeu, disalurkan untuk pembangunan dan maintenance ruas jalan nasional dan jalan daerah baik berupa tol maupun non tol, dengan anggaran terbesar di alokasikan untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali dan Nusa Tenggara. Adapun total keseluruhannya mencapai Rp 203,5 triliun.
“Ini tentu akan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dan kita berharap juga akan meningkatkan produktivitas dari daerah-daerah tersebut,” tutup Menkeu Sri Mulyani.
