Lampu Kuning dari Industri, PMI Manufaktur Tergelincir ke Level 50,3

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa capaian Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang berada di level 50,3 pada Mei 2023 masih berada di jalur ekspansif (lebih dari 50).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan bahwa torehan itu melanjutkan tren positif untuk tetap berekspansi dalam 21 bulan berturut-turut.

“Ekspansi aktivitas manufaktur terutama didorong oleh meningkatnya aktivitas produksi serta aktivitas pembelian input,” ujar dia dalam keterangan pers dikutip Selasa, 6 Juni.

Menurut Febrio, di Kawasan ASEAN data PMI manufaktur menunjukkan tren yang beragam. Disebutkan bahwa PMI manufaktur Thailand dan Myanmar masih berada di zona ekspansi meski mulai menunjukkan tren perlambatan.

“Sementara itu, PMI Manufaktur Malaysia dan Vietnam di bulan Mei 2023 masih berada di zona kontraksi, masing-masing di level 47,8 dan 45,3 sejalan dengan tren PMI manufaktur global,” tutur dia.

Febrio menjelaskan, ekspansi sektor manufaktur Indonesia terutama tercermin pada tingkat penyerapan tenaga kerja bulan Mei yang merupakan capaian terbaik selama enam bulan terakhir di level 50,6.

“PMI Manufaktur yang masih ekspansif dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang lebih baik, mencerminkan resiliensi Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global yang masih berlanjut,” katanya.

Namun demikian, sambung Febrio, pelaku usaha tampaknya mulai mengantisipasi transmisi dampak perlambatan ekonomi global ke domestik. Untuk itu, perkembangan pertumbuhan permintaan domestik yang berkelanjutan perlu terus dijaga untuk mendukung aktivitas sektor manufaktur.

Tren inflasi yang terus membaik perlu terus dijaga untuk mendukung daya beli masyarakat,” tegasnya.

VOI mencatat, PMI manufaktur Mei 2023 yang sebesar 50,3 lebih rendah dibandingkan dengan April dan Maret yang masing-masing sebesar 52,7 dan 51,9.

“Pemerintah akan terus mengantisipasi risiko perlambatan ekonomi global serta menjaga optimisme dunia usaha,” tutup Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu.