Bagikan:

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, arah kebijakan fiskal di sisa tahun ini akan diterapkan dengan pendekatan konservatif.

Hal tersebut dia sampaikan dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama dengan Gubernur BI, Ketua OJK, dan juga Kepala LPS di Jakarta.

Di tengah dinamika perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian, APBN 2023 dirancang sangat konservatif namun tetap memberikan ruang yang memadai untuk berperan sebagai shock absorber,” ujarnya kepada wartawan hari ini, Senin, 8 Mei.

Menurut Menkeu, kinerja penerimaan APBN masih sesuai target meskipun dihadapkan pada tren moderasi harga komoditas global.

Pemerintah masih akan mengoptimalkan peran APBN sebagai peredam gejolak global untuk menjaga momentum percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Guna mengatasi gejolak harga pangan di awal tahun 2023, berbagai upaya pengendalian harga terus dilakukan bersama-sama dengan BI,” tuturnya.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga melakukan perluasan program perlindungan sosial.

Dia menjelaskan, bantuan yang diberikan berupa beras bagi 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Selain itu, untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan gizi khususnya protein, diberikan bantuan berupa paket daging ayam dan telur bagi 1,4 juta KPM dengan balita stunting.

“Alokasi anggaran sebesar Rp8,2 triliun untuk bantuan pangan tersebut akan disalurkan di bulan Maret dan Mei 2023,” tegasnya.

Bendahara negara itu menerangkan jika realisasi pendapatan negara selama triwulan I 2023 mencapai Rp647,15 triliun atau 26,2 persen dari target APBN dan tumbuh sebesar 28,9 persen year on year (yoy).

Pada periode yang sama, sambung Sri Mulyani, penyerapan belanja negara mencapai Rp518,6 triliun. Angka ini setara dengan 16,9 persen dari pagu APBN.

Sementara itu, posisi fiskal pemerintah relatif kuat. Hal itu tercermin dari surplus pada keseimbangan primer sebesar Rp228,7 triliun.

“Secara umum, APBN mengalami surplus sebesar Rp128,5 triliun, ekuivalen dengan

0,61 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada Maret 2023,” tutup dia.