Kecewa, Serikat Petani Sebut Kenaikan HPP Gabah Masih di Bawah Ongkos Produksi

JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapana) sudah mengumumkan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras merespons kenaikan ongkos produksi.

Namun, Serikat Petani Indonesia (SPI) kecewa karena kenaikan tak sesuai yang diharapkan.

Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani menjadi Rp5.000 per kg dari HPP semula Rp4.200 per kg.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyatakan keberatan dengan berasaran harga yang ditetapkan pemerintah Rp5.000 per kg.

Pasalnya, angka tersebut masih di bawah ongkos produksi petani.

“SPI mengusulkan HPP di Rp5.600 per kg, karena harga pokok produksi sebesar Rp5.050, dengan HPP Rp5.000 masih di bawah biaya produksi. Petani masih merugi,” katanya kepada wartawan, Kamis, 16 Maret.

Di sisi lain, kata Henry, SPI menilai penetapan HPP baru tersebut sangat lebar jaraknya dengan harga eceran tertinggi (HET) yang juga ditetapkan pemerintah.

Misalnya, lanjut Henry, HET di zona 1, untuk beras kualitas premium sebesar Rp13.900 per kg, medium Rp10.900 per kg, dan di Bulog Rp9.950 per kg.

Selisih antara HPP GKP di petani dengan harga beras di Bulog, apalagi dengan HET medium dan premium, sangat besar.

“Gabah sekarang yang diproduksi petani sudah menggunakan mesin combine, mesin panen yang persentase gabah untuk dijadikan beras sudah pada tingkat 60 persen, kalau dengan mesin perontok yang cuma 55 persen yang semakin jarang dipakai petani. Mayoritas petani sekarang sudah pake mesin combine,” paparnya.

Karena itu, Henry menekankan, harusnya pemerintah juga keluarkan HPP yang multi lokasi, bukan HPP tunggal.

“Tentunya kalau mau HET ada premium dan medium, gabah yang dibeli di petani juga harus ada grade harga,” jelasnya.

Menurut Henry, HET dengan grade medium dan premium ini menjadi kesempatan bagi perusahaan besar untuk membeli gabah dengan harga murah dan mengolahnya lalu menjualnya dengan harga yang mahal.

“Kalau kebijakan HPP ini jadi ditetapkan maka kerugian masih menimpa petani, dan korporasi besar penggilingan beras akan sangat diuntungkan, sisi lain konsumen mendapatkan harga beras yang tinggi dan mahal,” tutupnya.