Subsidi kendaraan Listrik Triliunan Rupiah Dinilai Buat Tambah Macet hingga Rawan Korupsi

JAKARTA - Subsidi kendaraan listrik dinilai bisa menimbulkan segudang persoalan di kemudian hari. Adapun permasalahannya mulai dari anggaran yang rawan diselewengkan hingga memicu kemacetan di jalanan.

Seperti diketahui, Pemerintah tengah mempersiapkan skema pemberian subsidi terhadap pembelian kendaraan listrik, pada tahun ini. Setelah sebelumnya mengumumkan skema dan besaran insentif untuk pembelian motor listrik, pemerintah juga segera mengumumkan soal besaran insentif untuk mobil dan bus listrik.

Pengamat Transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA) Semarang Djoko Setijowarno mengatakan, Pemerintah Indonesia dinilai tidak belajar secara utuh terkait kebijakan kendaraan listrik di luar negeri. Menurutnya, kebijakan subsidi kendaraan listrik bisa berjalan dengan baik ketika moda angkutan umum sudah dibenahi.

"Indonesia belajar dari luar negeri hanya sepenggal-sepenggal, tidak menyeluruh. Di luar negeri, angkutan umum sudah bagus baru kebijakan mobil listrik dibenahi, dan targetnya bukan motor listrik," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya yang diterima VOI, Jumat, 10 Maret.

Pakar juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu juga menekankan pentingnya membenahi transportasi umum.

Sebab, dapat menekan emisi udara, mereduksi kemacetan lalu lintas, menurunkan angka kecelakaan hingga menekan inflasi di daerah.

Sementara, subsidi yang mencapai triliuan rupiah bisa dialihkan untuk membenahi angkutan perkotaan di 20 kota di Indonesia.

"Program subsidi kendaraan listrik ini rawan penyalahgunaan. Oleh sebab itu, KPK harus mengawasi sejak awal digulirkan," tegas Djoko.

"Subsidi atau insentif diberikan untuk warga tidak mampu. Warga yang bisa beli motor dan mobil ada kelompok orang mampu, sehingga tidak perlu diberikan subsidi atau insentif," tambahnya.

Lebih lanjut, kata Djoko, populasi motor di jalanan indonesia sudah banyak jumlahnya. Bahkan, lebih dari satu motor dalam rumah tangganya.

Menurut dia, semakin banyaknya motor yang beredar di jalanan berbanding lurus dengan meningkatnya angka kecelakaan. Data menyebut, 75-80 persen kecelakaan disebabkan oleh sepeda motor.

"Pemerintah harus mampu mengurangi penggunaan sepeda motor yang berlebihan dan dampaknya sudah seperti sekarang. Saat ini, Indonesia krisis transportasi umum dan krisis keselamatan lalu lintas," ungkap Djoko.

Pakar Djoko kemudian memberikan solusi atas persoalan transportasi di Indonesia. Dia menilai, semua bisa dibenahi dengan terlebih memperbaiki moda angkutan umum yang sudah ada.

Salah satunya, pemerintah bisa memaksimalkan Program TEMAN BUS di 11 kota di Indonesia. Berdasarkan pengamatan Djoko, sebanyak 62 persen pemilik motor beralih menggunakan bus umum.

Adapun perinciannya, 45 persen digunakan pelajar, kemudian 38,5 persen masyarakat umum, 15,5 persen lansia, dan satu persen disabilitas.

"Di Indonesia banyak orang pintar, jauh lebih pintar dari beberapa negara di Asia Tenggara, tetapi Indonesia tidak pernah bisa buat kebijakan yang cerdas," pungkasnya.