JAKARTA - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menyatakan pemanfaatan teknologi digital terus didorong untuk meningkatkan akses keuangan yang menjangkau masyarakat, khususnya di pedesaan dan wilayah terpencil.
Plt. Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Ferry Irawan mengatakan bahwa pemerintah terus menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Kelompok tersebut memiliki peran krusial dalam mendukung pencapaian target 90 persen inklusi keuangan nasional pada tahun 2024,” ujarnya seperti dilansir laman resmi pada Senin, 6 Maret.
Menurut Ferry, pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong kinerja UMKM salah satunya melalui akses pembiayaan seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Pemerintah juga berupaya meningkatkan daya saing dan produktivitas melalui pembangunan sektor digital dan fintech,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, International Labour Organization (ILO) Michiko Miyamato menyebut sektor keuangan inklusif bagi pelaku usaha kecil yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja, terutama pada masa pascapandemi.
“Kami mendukung pengembangan sektor usaha kerakyatan di Indonesia dengan membuka akses terhadap keuangan dan mendorong transformasi digital,” katanya.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Kabar Baik! Bansos Beras, Telur, Hingga Ayam Siap Disalurkan Selama Tiga Bulan
05 Maret 2023, 12:30
Senada, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menekankan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami lompatan yang jauh dalam hal inklusi keuangan selama 10 tahun terakhir, namun tingginya akses masyarakat terhadap layanan keuangan tersebut perlu disertai dengan inklusi keuangan yang berkualitas.
“OJK akan terus mendukung berbagai upaya strategis mengingat pentingnya melihat keseluruhan ekosistem, baik ekosistem UMKM maupun ekosistem keuangan yang harus sustainable untuk meningkatkan kualitas inklusi keuangan,” tegas dia.
Sebagai informasi, sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia dimana memiliki jumlah lebih dari 64,2 juta unit usaha, menyumbang 61,9 persen pada produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 97 persen terhadap tenaga kerja.
Namun demikian, UMKM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti akses pembiayaan, pemasaran, dan daya saing serta produktivitas
