Bidik Target Inklusi Keuangan 90 persen, Airlangga Beberkan Tantangannya

JAKARTA - Pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan pada tahun 2024 mencapai 90 persen atau naik dibandingkan dari pencapaian di 2023 yang sudah mencapai 88,7 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan untuk mencapai target tersebut masih dihadapkan berbagai tantangan seperti mengurangi kesenjangan dengan meningkatkan literasi masyarakat.

“Beberapa tantangan masih kita lihat yaitu tadi sudah dijelaskan, terjadi kesenjangan atau gap antara tingkat inklusi dan literasi sebesar 35,4 persen,” tutur Airlangga dalam konferensi pers setelah melakukan Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Jumat 22 Maret 2024.

Airlangga menyampaikan tantangan lainnya yaitu disparitas atau perbedaan atau jarak antar daerah dan antar kelompok berbasis sosial ekonomi.

"Disparitas tingkat inklusi dan literasi keuangan antar daerah, antar kelompok sosial masyarakat, dan tentunya masyarakat pedesaan belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga keuangan formal sebesar 29,3 persen," jelasnya.

Menurut Airlangga untuk mencapai target tersebut, perlu adanya peningkatan perlindungan hukum bagi konsumen, perlu pengukuran data dan pengukuran keuangan inklusif di berbagai kelompok masyarakat termasuk masyarakat difabel di daerah tertinggal dan pekerja migran Indonesia.

Selain itu, Airlangga menyampaikan, pemerintah tengah menyiapkan RPP komite nasional inklusi dan literasi keuangan ini sebagai amanah UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Adapun peningkatan inklusi keuangan pada 2023 yang sebesar 88,7 persen antara lain didorong melalui, program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar) yang sudah mencapai 53,9 juta rekening atau meningkat 2,8 persen year on year (yoy).

Selanjutnya didorong oleh kepemilikan uang elektronik yang sudah mencapai 150,7 juta akun atau naik 11,2 persen (yoy). Serta didorong oleh pembukaan rekening bank untuk nasabah Mekaar sebesar 13,68 juta rekening atau meningkat 92 persen (yoy).

Kemudian 30 juta merchan QRIS, 1,11 juta penyaluran kartu prakerja dan pembiayaan bersubsidi pada 4,64 juta debitur KUR, serta menjangkau masyarakat di area pedesaan 1,18 juta agen laku pandai dan 932 ribu layanan keuangan digital.

“Capaian ini merupakan kolaborasi dan sinergi yang kuat antar kementerian/lembaga, BI, OJK, serta mitra pembangunan pemerintah,” pungkasnya.