JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana untuk mengaktifkan kembali jalur kereta api di daerah-daerah, salah satunya jalur Ciwidey. Namun, penertiban lahan menjadi salah satu yang menghambat rencana tersebut.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, Djarot Tri Wardhono menjelaskan penertiban lahan di jalur-jalur kereta api yang sudah lama tidak terpakai pastinya membutuhkan biaya yang cukup besar.
“Memang cukup banyak daerah-daerah yang secara studi kita sedang tunggu reaktivasi, termasuk yang di Banten sudah ada, daerah Ciwidey, dan paling baru di Garut,” katanya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis, 2 Maret.
“Kalau kita lihat dari sistem anggaran yang ada, reaktivasi itu tantangannya adalah penertiban lahan itu, yang memang bukan pembebasannya,” sambungnya.
Terkait dengan biaya reaktivasi jalur lama yang sudah tak terpakai, Djarot menjelaskan bahwa nominalnya sangat tergantung dengan kondisi jalur tersebut.
Contohnya, sambung Djarot, jalurnya sudah ada, dan hanya perlu untuk mengganti beberapa bagian seperti bantalan rel, maka biayanya akan lebih murah.
“Tapi kalau memang kita harus mengganti itu semua (rel dan bantalan rel), ini yang biayanya menjadi mendekati dengan pembangunan baru,” jelasnya.
BACA JUGA:
Sebagai contoh, kata Djarot, proses reaktivasi jalur KA Garut. Menurut dia, itu jadi satu hal yang menarik dengan biaya yang tak terlalu besar. Namun, penertiban lahan di sekitar jalur KA lama menjadi tantangannya.
Sekadar informasi, beberapa waktu lalu, di media sosial Twitter juga sempat ramai dibicarakan mengenai kondisi jalur KA Bandung-Ciwidey. Jalur ini terakhir digunakan pada 1982 silam. Namun, jika jalur ini diaktifkan kembali, berpotensi menggerakkan ekonomi di wilayah sekitar.
Apalagi, jalur ini akan memudahkan wisatawan yang ingin mengunjungi tempat wisata di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Seperti diketahui, daerah tersebut memiliki potensi wisata yang cukup diminati.
“Tetap ada potensi dihidupkan (kembali), tetapi pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan baik ekonomi, teknis dan anggaran yang menjadikan kita menentukan prioritas mana yang akan kita bangun,” tuturnya.