Bagikan:

JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera mengaku masih menemukan adanya rumah tidak layak huni yang disalurkan oleh bank penyalur lewat Program Rumah Subsidi KPR.

Rumah Subsidi KPR merupakan program pemerintah yang menyediakan bantuan untuk mendapatkan pembiayaan kredit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hingga saat ini, bank penyalur yang ikut dalam program ini di antaranya adalah Bank Tabungan Negara (BTN), BTN Syariah dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

"Hasil monev (monitoring dan evaluasi) bersama dengan Kementerian PKP di lapangan, masih ditemui adanya kualitas rumah yang dibawah standar. Bahkan, listrik dan air juga ada yang belum terpasang, namun sudah diakadkan," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Senin, 23 Desember.

Atas temuan tersebut, pihaknya pun sudah melayangkan surat peringatan pertama hingga kedua kepada bank-bank penyalur agar bisa memperhatikan kualitas rumah yang disalurkan.

"Ini surat cinta kami kepada bapak/ibu sekalian sebagai bank penyalur, agar ke depan bisa menjadi reminder bersama untuk terus meningkatkan kualitas KPR yang kami salurkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah," kata dia.

Di samping itu, Heru bilang bahwa pihaknya sudah menyalurkan rumah KPR subsidi mencapai 35.399 unit sepanjang periode 20 Oktober-20 Desember 2024 atau selama dua bulan pemerintahan Prabowo Subianto.

Heru merinci angka tersebut, untuk penyaluran KPR melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 34.420 unit atau senilai Rp4,27 triliun, sementara untuk KPR Tapera mencapai 979 unit.

Sementara, di bawah kepemimpinan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, jumlah rumah subsidi KPR yang disalurkan telah mencapai 33.769 unit dengan nilai Rp4,2 triliun.

"Kepada Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, kami siap bergerak bersama satu komando untuk membantu mewujudkan program 3 juta rumah," pungkasnya.