Sri Mulyani: Pengadaan Tanah Tol Solo-Yogyakarta Pakai Uang Pajak untuk Rakyat

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan peninjauan Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol ruas Solo-Yogyakarta-Kulonprogo.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Sri Mulyani menjelaskan, pembebasan tanah dari jalan tol ini didanai oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan.

Tercatat anggaran yang telah terealisasikan sebesar Rp5,9 triliun.

“Itulah dukungan APBN, uang negara, uang dari pajak kita yang dipakai ratusan triliun untuk membangun berbagai proyek strategis nasional untuk manfaat rakyat,” ujarnya dalam siaran pers hari ini, Senin, 27 Februari.

Menurut dia, sarana infrastruktur ini memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, di antaranya percepatan konektivitas wilayah Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar) yang diharapkan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Saya pesan tolong masyarakatnya dibimbing karena mereka tiba-tiba pegang uang yang nilainya milyaran (bagi warga yang tanahnya dibeli pemerintah). Jadi kalau tadi datang pertama diler mobil ya mohon kemudian untuk dijadikan suatu keputusan untuk mereka bisa berinvestasi dalam jangka panjang karena itu akan menentukan kesejahteraan mereka ke depan,” tuturnya.

Selain pengadaan tanah, dukungan APBN juga diwujudkan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara bagi PT Adhi Karya sejumlah Rp1,4 triliun dan penjaminan yang dilaksanakan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Lebih lanjut, jalan tol ini disiapkan pula untuk menghadapi peningkatan mobilitas melalui pembukaan jalur dari interchange Kartasura menuju Klaten sepanjang 6 km secara fungsional untuk arus mudik lebaran 2023 mendatang.

“Penggunaan APBN akan terus menerus didorong untuk pemulihan ekonomi, yaitu untuk pembiayaan investasi infrastruktur prioritas yang mencakup pendanaan tanah dan konstruksi, agar dapat mewujudkan berbagai manfaat berganda bagi masyarakat,” tutup Menkeu Sri Mulyani.