JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama badan usaha jalan tol (BUJT) tengah melaksanakan proyek strategis nasional (PSN) Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo untuk meningkatkan konektivitas dan mengurai kemacetan di Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan tol ini merupakan proyek super prioritas untuk meningkatkan konektivitas kawasan segitiga emas Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang).
Sehingga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi regional Jawa Tengah dan Yogyakarta, mengingat Pulau Jawa merupakan pulau dengan kontribusi PDB terbesar di tanah air.
"Tol ini sangat ditunggu masyarakat karena lebih dari 25.000 kendaraan lewat Solo-Jogja setiap harinya, sehingga sudah crowded, bahkan di periode tertentu sangat macet. Segera kami selesaikan supaya lalu lintasnya lebih lancar lagi," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa, 28 Februari.
Adapun Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo sepanjang 96,57 km terdiri dari 3 seksi, yakni seksi 1 paket 1.1 ruas Kartasura-Klaten 22,3 km, seksi 1 paket 1.2 ruas Klaten-Purwomartani 20,08 km.
Berikutnya, seksi 2 paket 2.1 ruas Purwomartani-Monjali 9,43 km, seksi 2 paket 2.2 ruas Monjali-Gamping 14 km.
Kemudian, seksi 3 paket 3.1 ruas Gamping-Wates 17,45 km, dan seksi 3 paket 3.2 ruas Wates-Purworejo 13,32 km. Saat ini, tengah dilakukan pembebasan lahan dan pekerjaan konstruksi pada seksi 1.
"Pembebasan lahan sampai Klaten sudah 94,06 persen dan akan diselesaikan pada akhir triwulan pertama 2023. Kalau tanahnya selesai, progres fisiknya insyaallah Desember 2023 selesai," ujar Basuki.
Untuk seksi 1, tepatnya sekitar 6 km dari interchange Kartasura ke arah Klaten ditargetkan dapat fungsional sebagai jalur Lebaran 2023.
Pembukaan jalan fungsional ini untuk memecah kemacetan yang sering terjadi di Kartasura selama Lebaran.
BACA JUGA:
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan total investasi untuk Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo sebesar Rp27,48 triliun. Biaya pembebasan lahannya sendiri mencapai Rp5,902 triliun yang bersumber dari APBN.
"Masyarakat yang tanahnya dibebaskan mendapat ganti untung sesuai hasil negosiasi, sehingga masyarakat tetap mendapatkan keuntungan, demi proyek nasional yang dampaknya pasti akan lebih besar bagi perekonomian masyarakat di wilayah tersebut." imbuh Basuki.