JAKARTA - Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan penyebab dana pensiun (Dapen) BUMN banyak yang salah investasi.
Kata Arya, hal ini karena perusahaan tersebut banyak diisi oleh pensiunan yang tidak paham tentang investasi.
Seperti diketahui, sebanyak 60-an persen dapen perusahaan pelat merah bermasalah. Umumnya terjadi kesalahan tata kelola pada investasi yang dilakukan.
“Maaf gitu ya, dapen-dapen ini kan itu banyak diisi sama pensiunan yang memang bukan ahli juga dalam investasi. dulu itu, dulu kita tahu, pensiun enggak punya kerjaan (ditarik) di dapen,” katanya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat, 3 Februari.
Karena itu, sambung Arya, kedepannya, Kementerian BUMN akan memperketat tata kelola perusahaan yang melibatkan perusahaan pelat merah.
“Misalnya Dapen perusahaan BUMN A, selama ini dia enggak ikut memutuskan investasinya ke mana. Jadi yang menentukan hanya Dapen-nya, ke depan kita akan penerima manfaat dan yang menjaga semua kan BUMN-nya,” jelasnya.
Arya melanjutkan, saat ini pihaknya sedang menyusun aturan agar Direktur Keuangan dan Direktur Human Capital yang ada di masing-masing BUMN dapat dilibatkan dalam penentuan investasi.
”Juga dalam ketentuan apakah dia oke atau enggak oke terhadap investasi. Ini yang kita lagi godok, mudah-mudahan ini juga memang lagi dibuat aturannya tapi kalau ini jadi cukup bagus,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, dana pensiun di tubuh perusahaan BUMN perlu diawasi. Hal ini kerena banyak dana pensiun yang bermasalah.
Erick mengaku, tak hanya ingin mengurusi Jiwasraya dan Asabri. Kata dia, bersih-bersih BUMN harus dilakukan kepada seluruh perusahaan.
“Jangan Jiwasraya, Asabri, Taspen kita jagain. Dana pensiun di masing-masing BUMN banyak yang sakit,” tuturnya dalam Konfrensi Pers Awal Tahun 2023, Senin, 2 Januari.
Erick mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, sebanyak 65 persen dana pensiun di perusahaan pelat merah bermasalah. Hanya 35 persen saja perusahaan yang sehat.
“Karena data saya 35 persen sehat, 65 persen ada masalah. Saya mau bersih-bersih. Jangan Asabri, Jiwasraya, eh yang ini lupa. Mumpung ada waktu,” ujarnya.
BACA JUGA:
Karena itu, Erick mengaku, pekan depan dirinya bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri akan bertemu seluruh perusahaan BUMN dan menginvestasi audit terkait hal tersebut.
“Minggu depan saya bersama Ketua KPK, akan ketemu seluruh BUMN untuk bicara ‘ati-ati’ karena kita akan investigasi audit,” ucapnya.