65 Persen Dana Pensiun Bermasalah, Menteri BUMN Bakal Gandeng KPK Lakukan Invetigasi Audit

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan melakukan bersih-bersih pada dana pensiun (dapen) di setiap perusahaan pelat merah dengan melibatkan Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK).

Pasalnya, ada 65 persen dapen BUMN bermasalah.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, dana pensiun di tubuh perusahaan BUMN perlu diawasi. Hal ini kerena banyak dana pensiun yang bermasalah.

Erick mengaku, tak hanya ingin mengurusi Jiwasraya dan Asabri. Kata dia, bersih-bersih BUMN harus dilakukan kepada seluruh perusahaan.

“Jangan Jiwasraya, Asabri, Taspen kita jagain. Dana pensiun di masing-masing BUMN banyak yang sakit,” tuturnya dalam Konfrensi Pers Awal Tahun 2023, Senin, 2 Januari.

Erick mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, sebanyak 65 persen dana pensiun di perusahaan pelat merah bermasalah. Hanya 35 persen saja perusahaan yang sehat.

“Karena data saya 35 persen sehat, 65 persen ada masalah. Saya mau bersih-bersih. Jangan Asabri, Jiwasraya, eh yang ini lupa. Mumpung ada waktu,” ujarnya.

Karena itu, Erick mengaku, pekan depan dirinya bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri akan bertemu seluruh perusahaan BUMN dan menginvestasi audit terkait hal tersebut.

“Minggu depan saya bersama Ketua KPK, akan ketemu seluruh BUMN untuk bicara ‘ati-ati’ karena kita akan investigasi audit,” ucapnya.