Tiga Cara Bos Pertamina Jaga Penyaluran BBM Subsidi Nelayan

JAKARTA - PT Pertamina (persero) menjaga komitmen dalam menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk para nelayan. Apalagi, kebutuhan BBM subsidi nelayan mencapai 3,4 juta kiloliter (KL) per tahun.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyebutkan, perlu tiga hal agar bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi nelayan tersalurkan dengan baik. Pertama, menjaga ketersediaan.

"Jadi dari angka tadi yang dibutuhkan ini sudah masuk dalam kuota di 2023, jadi ketersediaannya itu ada," kata Nicke mengutip Antara, Kamis, 2 Februari.

Kedua, lanjut Nicke, terkait dengan aksesibilitas. Salah satunya adalah penandatanganan perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan Pertamina Patra Niaga di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Dengan adanya zona baru, kami memastikan bahwa alokasi-alokasi ini lebih tepat sehingga aksesibilitas bagi nelayan ini bisa terjamin," kata dia.

Penyaluran BBM tersebut akan dilakukan pada enam zona penangkapan di Indonesia agar tepat sasaran.

Nicke mengatakan untuk 2023, Pertamina menargetkan akan ada penambahan 30 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) untuk kebutuhan BBM subsidi bagi nelayan.

"Tahun ini targetnya kami 30, total yang sudah beroperasi hari ini SPBU khusus nelayan adalah 387. Kami akan tambah lagi minimal 30 di tahun ini dengan zonasi tadi kami pastikan akan terakses oleh seluruh nelayan," ujar Nicke.

Selanjutnya, mengenai soal harga. Di mana, Pertamina memastikan harganya akan sama di seluruh Indonesia.

"Tadi Pak Menteri BUMN menyampaikan bahwa harga disubsidi per liter itu diberikan Rp6.500, dan kami pastikan di semua SPBN ini harganya adalah harga subsidi, harganya sama di seluruh Indonesia," kata dia.

Selain itu, ia juga mengharapkan BBM subsidi betul-betul tepat sasaran melalui sinkronisasi data dari KKP maupun koperasi nelayan.

"Selain itu, kami juga memastikan bahwa BBM subsidi ini dinikmati oleh pihak yang tepat. Jadi, BBM yang tepat sasaran dengan data-data dari KKP, data-data dari koperasi nelayan. Kami ingin memastikan bahwa nama untuk setiap nelayan ini adalah benar dan juga jenis kapalnya juga sesuai dengan peruntukannya dan dengan digitalisasi ini kami pastikan subsidi lebih tepat sasaran," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Pertamina Patra Niaga untuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan di Indonesia.

Hal itu tertuang dalam penandatanganan kesepakatan bersama antara KKP dan Kementerian BUMN serta perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Pertamina Patra Niaga.