Pantau Penyaluran BBM Subsidi di Manggarai Barat, BPH Migas Sebut Ada Permintaan Tambahan Solar

JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pengawasan dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat terlayani dengan baik.

"Pelayanan untuk masyarakat yang menggunakan minyak tanah agar terus dapat dilakukan dengan baik. Meskipun di pangkalan minyak tanah juga menyediakan LPG (Liquified Petroleum Gas) yang non PSO (Public Service Obligation/non subsidi)," ujar Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman dikutip Senin, 24 Juni.

Saat kunjungan, juga didapati bahwa pada periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI), serta Natal dan tahun baru (Nataru) kemarin, pendistribusian minyak tanah di Manggarai Barat terjaga dengan baik.

"Baik akhir tahun, maupun saat RAFI itu masyarakat terlayani dengan baik. Tidak ada kendala terkait permintaan minyak tanah," ujar pria yang kerap disapa Didit ini.

Lebih lanjut, Didit mengungkapkan adanya permintaan untuk penambahan kuota BBM subsidi untuk nelayan saat dirinya melakukan kunjungan ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan di Manggarai Barat.

"Tadi kita sepakat, Ketua koperasi nelayan akan melaporkan hal ini (penambahan kuota) kepada Bupati. Selanjutnya Bupati menyampaikan usulan kepada Kepala BPH Migas mengenai penambahan solar untuk nelayan, sepanjang benar untuk kepentingan melaut bagi para Nelayan," tambahnya.

Didit berharap, nelayan dapat memanfaatkan BBM subsidi dengan baik, sehingga dapat mendorong produktivitas dalam bekerja.

"Harapannya agar (BBM Subsidi) dapat digunakan dengan baik sesuai peruntukannya dan memberikan dampak positif bagi para nelayan," pungkasnya.

Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga NTT Zico Wahyudi menjelaskan, saat mendampingi pemantauan BBM di Manggarai Barat untuk memastikan penyaluran BBM subsidi sesuai dengan ketentuan dan pengawasan berjalan dengan baik.

"Yang kita upayakan, bagaimana menjaga kuota tetap bisa sesuai dengan volume yang ditetapkan oleh Pemerintah, melalui BPH Migas," harapnya.