Kartu Prakerja Bakal Fokus Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi Angkatan Kerja

JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan Program Kartu Prakerja dengan skema normal di tahun ini. Program Kartu Prakerja kini fokus untuk peningkatan kompetensi, produktivitas, kewirausahaan dan daya saing angkatan kerja.

Head Kemitraan dan Program Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) Dwina M. Putri menekankan bahwa bidang-bidang pelatihan yang tersedia dalam ekosistem program akan diprioritaskan pada keterampilan yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang.

Hal ini merujuk pada riset Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Bank Dunia dan lembaga-lembaga lain seperti laporan “Critical Occupation List” tahun 2018, laporan “Indonesia’s Occupational Tasks and Skills” tahun 2020, studi World Economic Forum Future Job Report tahun 2020, serta riset Online Vacancy Outlook tahun 2020.

“Pekerjaan-pekerjaan yang paling dibutuhkan sesuai kajian tersebut, antara lain bidang bisnis, perkantoran, manufaktur, ekonomi kreatif, teknik, pertanian, jasa perorangan, dan hospitality,” katanya dalam koNferensi pers, di Jakarta, Rabu, 18 Januari.

Dwina mengatakan untuk mendukung penyediaan berbagai pelatihan tersebut, maka terdapat beberapa perubahan, seperti penambahan durasi pelatihan yang semula minimal 6 jam menjadi minimal 15 jam.

Lalu, moda pelatihan berlangsung secara online, offline, dan bauran (secara bertahap). Kemudian, program ini juga boleh diikuti oleh penerima bantuan dari kementerian/lembaga lainnya seperti Bantuan Sosial, Bantuan Subsidi Upah atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

“Ini berbeda dari sebelumnya di mana Program Kartu Prakerja tak dapat diberikan kepada para penerima bantuan tersebut,” jelasnya.

Namun, kata Dwina, syarat mengikuti program Kartu Prakerja tak banyak diubah. Pertama, Warga Negara Indonesia (WNI)berusia 18 tahun ke atas. Kedua, belum pernah menerima bantuan Program Prakerja.

Ketiga, tidak sedang menempuh pendidikan formal. Keempat, bukan pejabat negara, pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa dan perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas dan BUMN atau BUMD. Terakhir, maksimal 2 NIK dalam 1 KK yang menjadi Penerima Kartu Prakerja.

Secara offline atau luring, Dwina menambahkan, Program Kartu Prakerja akan dimulai di 10 kota besar dan secara bertahap ditingkatkan sampai seluruh Indonesia.

“Dimulai dari Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura,” katanya.

Sedangkan untuk moda online atau daring, sama seperti sebelumnya, dapat diikuti dari seluruh provinsi.

Sekadar informasi, dari awal pembukaan Gelombang 1 pada April 2020 hingga Gelombang 47 di akhir tahun 2022, Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 16,42 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Berdasarkan jumlah peserta tahun 2022, sebanyak 53,6 persen peserta diantaranya berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan penyandang disabilitas.