Pemerintah Tetapkan 10 Daerah untuk Tahap I Program Kartu Prakerja 2023 Secara Tatap Muka

JAKARTA - Program Kartu Prakerja dipastikan berlanjut pada 2023 dengan skema normal yang fokus pada peningkatan keahlian dan bukan lagi semi bansos. Pelatihan pun akan dilakukan secara hibrid, baik luring (offline) maupun daring (online).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pelatihan offline atau tatap muka akan dimulai bertahap pada kuartal I-2023 di 10 daerah yang ada di Indonesia, bersamaan dengan pendaftaran Kartu Prakerja 2023.

"Untuk tahap pertama adalah DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Sumut, Sulsel, Bali, NTT, dan Papua," kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Kamis, 5 Januari.

Ada beberapa hal baru yang dilakukan dalam skema normal Program Kartu Prakerja untuk tahun ini, yakni durasi pelatihan Kartu Prakerja yang semula minimal enam jam, ditingkatkan menjadi 15 jam.

Kemudian, total insentif yang diberikan peserta juga naik dari Rp3,55 juta menjadi Rp4,2 juta per individu.

Perincian insentif Kartu Prakerja 2023, yaitu biaya untuk pelatihan sebesar Rp3,5 juta (naik dari tahun sebelumnya), insentif pasca-pelatihan Rp600 ribu yang diberikan sebanyak satu kali (turun dari tahun sebelumnya), serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei (turun dari tahun sebelumnya).

"Jadi, bauran bantuan ataupun biayanya adalah 4,2 juta perorang, namun biaya pelatihannya lebih tinggi. Kalau pada saat skema bansos, pelatihan lebih rendah daripada bantuan," ujar Airlangga.

Selama 2022, kata Airlangga, sekitar 495 ribu orang telah tercatat sebagai lulusan Kartu Prakerja. Anggaran yang telah dihabiskan pun mencapai Rp17,84 triliun dari total anggaran yang disiapkan Rp18 triliun atau terserap hingga 99,12 persen.

"Kartu Prakerja terbukti meningkatkan skill, peningkatan inklusi keuangan, serta membantu daya beli masyarakat dengan skema semi bansos," pungkasnya.