Anak Buah Sri Mulyani: Anggaran Kartu Prakerja 2022 Rp11 Triliun

JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu memastikan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan Program Kartu Prakerja untuk periode 2022 mendatang. Komitmen tersebut dibuktikan dengan alokasi dana yang sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

“Anggaran Kartu Prakerja untuk tahun depan sebesar Rp11 triliun,” ujarnya dalam sebuah webinar pada Rabu, 1 Desember.

Menurut Febrio, dana tersebut masuk dalam skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster perlindungan sosial (perlinsos) yang berjumlah Rp252,3 triliun. Artinya, Program Kartu Prakerja memiliki porsi 4,3 persen dari perlinsos.

“Program Kartu Prakerja masih terus dilaksanakan. Skema pelaksanaannya bersifat semi bansos tetapi tetap dilakukan regular serta akan mulai dengan mempertimbangkan situasi yang semakin kondusif,” tuturnya.

Adapun, realisasi Kartu Prakerja sampai dengan 31 Oktober 2021 tercatat sebesar Rp9,42 triliun kepada 2,7 juta peserta dari alokasi anggaran Rp21,2 triliun.

Sementara untuk 2020 lalu, diketahui pagu yang telah disiapkan sebesar Rp10 triliun dengan realisasi Rp13,4 triliun bagi 5,9 juta penerima.

“Secara akumulatif, jumlah penerima Program Kartu Prakerja yang ditetapkan dari awal (2020) sampai dengan 30 September sudah mencapai 12 juta orang dan ini sudah tersebar di 34 provinsi di Indonesia dan di 514 kabupaten serta kota,” kata anak buah Sri Mulyani itu melanjutkan.

Pertemuan tatap muka

Terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu menginformasikan jika pemerintah telah merancang penyelenggaraan pelatihan Kartu Prakerja secara luring atau tatap muka.

Pasalnya, selama ini keseluruhan program dilaksanakan secara online dengan pertimbangan faktor COVID-19. Rencananya, skema pembelajaran di kelas bakal dilaksanakan mulai semester kedua 2022.

“Dalam enam bulan berikutnya (mulai Juli sampai dengan Desember 2022) diharapkan kita sudah bisa membuat program yang sifatnya luring dan bukan hanya daring,” ungkap Airlangga, Senin, 22 November.

Sementara untuk paruh pertama tahun depan, pemerintah masih menjalankan skema yang sama seperti saat ini, yakni secara daring.

“Dalam enam bulan ke depan (Januari hingga Juni 2022) programnya masih sama,” kata dia.