Bakal Tambah Kemacetan, Insentif Kendaraan Listrik Dinilai Kurang Cocok Diterapkan di Jabodetabek

JAKARTA - Pemerintah tengah merampungkan aturan pemberian insentif bagi pembelian kendaraan listrik.

Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno menilai insentif kendaraan listrik kurang cocok bila diterapkan di Jabodetabek.

"Di tengah upaya memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum, kebijakan ini kontra produktif jika diberikan kepada sejumlah pembelian mobil listrik dan sepeda motor listrik, dampaknya akan menambah kemacetan dan angka kecelakaan lalu lintas," kata dia dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip pada Rabu, 4 Januari.

Menurut Djoko, seharusnya Kementerian Perindustrian (Kemenperin) turut mendukung upaya pembenahan transportasi umum yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di kawasan perkotaan.

Sebab, insentif kendaraan listrik ini dianggap lebih tepat, bila diterapkan di daerah-daerah yang memang kesulitan Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Kementerian Perindustrian seharusnya turut mendukung upaya pembenahan transportasi umum yang sedang dilakukan Kementerian Perhubungan di kawasan perkotaan dengan menggunakan bus listrik, dan kendaraan konversi atau sepeda motor listrik di daerah sulit mendapatkan BBM," ujar Djoko.

Dikatakan Djoko, angkutan pengumpan atau feeder dari kawasan Bogor Depok Tangerang Bekasi (Bodetabek) menuju stasiun KRL Jabodetabek dapat menggunakan kendaraan umum listrik yang masih mendapatkan insentif pemerintah.

"Subsidi tepat sasaran harus terus diupayakan dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi pengguna transportasi umum," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut, pemerintah akan memberi insentif untuk pembelian bus listrik guna mendukung ekosistem kendaraan listrik nasional.

"Bus listrik pasti dapat insentif, karena ini adalah kendaraan publik yang tentu juga menjadi perhatian kami," kata Agus dalam acara Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Seminar Outlook Industri 2023 di Jakarta, Selasa, 27 Desember.

Meski begitu, kata Agus, pemerintah belum menjelaskan secara gamblang besaran insentif untuk bus listrik, termasuk skema pemberian subsidi kendaraan tersebut.

Namun, sebagai gambaran, Menperin menyebut rata-rata harga pembelian satu unit bus listrik sekitar Rp1,3 miliar.

Pembahasan mengenai rencana insentif pembelian bus listrik dilakukan dengan berbagai pertimbangan.

Sebab, bus listrik biasanya dibeli oleh pelanggan korporat atau pemerintah daerah (Pemda) untuk digunakan sebagai kendaraan operasional ataupun transportasi umum.

Hal ini berbeda dengan insentif mobil dan sepeda motor listrik yang diberikan langsung ke konsumen masyarakat.