Bagikan:

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan akan terus mengupayakan penguatan integritas terhadap seluruh jajaran dalam melakukan optimalisasi peran keuangan negara.

Menurut dia, salah satu hal penting yang bersifat strategis adalah budaya antikorupsi bagi semua pihak.

Sri Mulyani mengatakan, jika langkah ini penting dalam mewujudkan institusi dengan kategori wilayah bebas korupsi (WBK) maupun wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

“Saya tahu upaya ini dilakukan semua unit, saya berterima kasih kepada anda semuanya walaupun mungkin statusnya belum WBK atau WBBM tetapi secara esensi sudah melakukan hal-hal antikorupsi,” ujarnya saat menyampaikan keynote speech pada peringatan Hari Antikorupsi Dunia, Selasa, 13 Desember.

Menkeu menambahkan, dirinya merasa prihatin apabila terdapat instansi yang sudah meraih predikat WBK dan WBBM tetapi ada oknum pejabat yang kedapatan korupsi sehingga ditangkap oleh aparat penegak hukum.

“Kalau kita sudah mencanangkan WBK dan WBBM lalu tidak ada setan atau tuyul yang membolak-balikan hati kita. (Perlu diingat bahwa) Kesempatan (untuk korupsi) bisa saja selalu datang. Kita harus saling mengingatkan dan saling menjaga adalah kunci (untuk menghindari korupsi). Integritas akan selalu diuji,” tuturnya.

Menkeu mengungkapkan, pula jika seluruh insan Kementerian Keuangan harus mampu menjaga 414 unit kerja yang mendapat status WBK dan WBBM agar tetap menjunjung kredibilitas dalam bekerja.

VOI mencatat, Menteri Keuangan Sri Mulyani belakangan kerap menggunakan istilah klenik dalam menyampaikan pidato.

Terakhir, dia menyebut jika terdapat sejumlah aset negara yang tidak termanfaatkan secara benar sehingga menimbulkan kekhawatiran menurunnya nilai dan kualitas.

“Sering kita anggap ini (barang/aset) milik negara lalu kita merasa tidak peduli dan tidak mengurus. Ini banyak terjadi, ada kavling tanah, ada kantor yang letaknya strategis dan hanya dipakai untuk gudang saja. Bahkan, sudah kosong sama sekali dan mungkin jadi tempatnya tuyul,” kata Menkeu pada November lalu.

Terbaru, Bupati Meranti Muhammad Adil sempat menyebut pegawai Kementerian Keuangan sebagai iblis dan setan dalam sebuah potongan video yang viral di media sosial.

Pernyataan yang cukup kontroversi itu tersebut dilontarkan Adil sebagai bentuk kekecewaan terhadap instansi perbendaharaan negara atas dana bagi hasil (DBH) migas yang dianggap tidak sesuai.

“Ini orang (Kementerian) Keuangan isinya iblis apa setan? Hari ini Pak (Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman) saya kejar Bapak sampai kemari. Saya mau tahu kejelasannya (soal DBH),” kata adil.