Tak Sependapat Soal LNS Ketenaganukliran, Anggota Komisi VII Minta Pemerintah Kembali Bentuk BATAN

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah untuk kembali membentuk Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Ia menilai pembentukan badan tersebut diperlukan, karena terkait pelaksanaan kerja sama nuklir internasional dan tugas pokoknya sebagai Badan Penyelenggara Ketenaganukliran Nasional.

Mulyanto tidak sependapat dengan ide pemerintah yang ingin membentuk lembaga non-struktural (LNS) ketenaganukliran.

“Alasannya, lembaga yang sebelumnya dibubarkan yaitu BATAN sudah berfungsi dengan baik. Tapi karena ada kepentingan politik maka BATAN dibubarkan,” tegas Mulyanto dalam keterangan kepada media, Selasa 13 Desember.

Mulyanto melanjutkan, saat ini ketika ada keperluan menjalin kerja sama ketenaganukliran internasional, pemerintah malah berpikir untuk membentuk lembaga baru.

“Untuk apa bikin lembaga baru? Effort-nya akan lebih berat. Karena terkesan semua akan dimulai dari nol. Sebaiknya pemerintah membentuk kembali saja BATAN. Batalkan penggabungan BATAN ke dalam BRIN,” lanjut Mulyanto.

Sebenarnya, kata Mulyanto, pada saat peleburan BATAN ke BRIN, soal ini sudah mencuat, termasuk juga aspek penyelenggaraan ketenaganukliran secara nasional. Namun pemerintah tetap bergeming.

Ia mengaku dari awal sudah mengingatkan bahwa BATAN itu adalah lembaga yang diamanatkan Undang-Undang, sehingga tidak bisa dibubarkan hanya dengan Perpres. “Pemerintah sudah melanggar undang-undang,” tandasnya.

Kemudian, lanjut Mulyanto, BATAN itu juga bukan sekadar lembaga riset kenukliran saja yang fungsinya hanya untuk melaksanakan riset. Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, menegaskan bahwa BATAN adalah lembaga penyelenggara ketenaganukliran nasional.

Menurutnya, tugas penyelenggaraan tersebut sangat luas, mulai dari pengelolaan pemanfaatan nuklir untuk energi dan non energi; pemanfaatan radiasi untuk berbagai bidang; pengelolaan galian nuklir; pengelolaan limbah radioaktif; dan lainnya.

“Termasuk juga soal kerjasama internasional bidang nuklir. Jadi wajar saja kalau sekarang mulai terasa keruwetan tersebut. Nah, sekarang pemerintah kembali akan membentuk LNS. Padahal desain besar kelembagaan pemerintah adalah menghapus semua LNS yang menggurita agar tidak ruwet,” tandas Legislator Dapil Banten III itu.

Jadi, lanjut Mulyanto, pemerintah sekadar 'poco-poco' soal kelembagaan iptek-inovasi ini. Hanya mengikuti syahwat dan coba-coba, trial and error, bahkan nekat menabrak undang-undang. “Kalau pengelolaan kelembagaan pemerintah seperti ini, maka boro-boro iptek-inovasi kita akan maju. Yang muncul adalah kemunduran,” kritik Mulyanto