JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah terus melanjutkan komitmen pembangunan infrastruktur sebagai modal strategis dalam mencapai cita-cita menuju negara maju.
Menkeu menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) konsisten melakukan pembangunan terhadap sejumlah fasilitas, seperti bendungan, jalan tol, perumahan, hingga jembatan dan kampus perguruan tinggi.
Setelah selesai dibangun, sambung dia, berbagai sarana itu kemudian dipindahtangankan kepada pihak ketiga untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan status sebagai aset negara.
“Saya hampir setiap pekan mendapatkan laporan Kementerian PUPR memberikan hibah (terhadap aset yang telah selesai dibangun) kepada banyak sekali pihak, seperti ke kampus, sarana panti sosial, dan lainnya yang bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya di Jakarta pada Rabu, 23 November.
Menkeu menambahkan, sejumlah aset tersebut didirikan berkat uang negara yang ada di APBN. Kemudian, aset yang telah berpindah itu berstatus hibah sehingga pencatatannya sudah tidak berada di lingkup Kementerian Keuangan sebagai institusi perbendaharaan negara.
BACA JUGA:
“Saya sering bilang sama Pak Bas (Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR), beliau itu luar biasa karena hampir setiap pekan memberi hibah, dan hibahnya ini tidak main-main mencapai nilai miliaran, puluhan miliar, kadang-kadang bisa ratusan miliar,” tuturnya.
Lebih lanjut, Menkeu mengatakan bahwa konsep pembangunan harus terus berkelanjutan dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Pasalnya, setiap dana pembangunan yang mengucur dari APBN merupakan kontribusi rakyat Indonesia.
“Kita perlu membangun karakter, jika menggunakan uang rakyat maka harus bisa menghasilkan sesuatu yang dirasakan manfaatnya bagi rakyat juga,” tegas dia.
Sebagai informasi, realisasi pagu anggaran Kementerian PUPR per 23 Agustus 2022 adalah sebesar Rp47,7 triliun. Angka ini setara 41 persen dari total anggaran Rp116,3 triliun dengan progres fisik sebesar 46,9 persen.