Bagikan:

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan bahwa belanja pemerintah yang akan terus meningkat hingga akhir tahun memberikan keuntungan tersendiri bagi Indonesia.

Pasalnya, strategi tersebut dipercaya akan menjadi penopang penting dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) nasional.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat menjadi pembicara kunci di forum UOB Indonesia Economic Outlook 2023.

Menurut Menkeu, salah satu pokok penting adalah pengeluaran pemerintah terkait pembayaran subsidi dan kompensasi kepada badan usaha.

“Pemerintah akan membayarkan subsidi dan kompensasi. Saat ini masih dalam tahap verifikasi dan baru akan muncul pada Oktober,” ujarnya, Kamis, 29 September.

Menkeu menambahkan, nilai belanja yang menjadi penyokong kebutuhan masyarakat tersebut belum sepenuhnya dibayarkan oleh pemerintah.

“Nilai subsidi dan kompensasi yang sudah dibayar (ke badan usaha) baru sekitar Rp200 triliun dari alokasi seluruhnya sebesar Rp502 triliun. Ini juga yang menyebabkan government spending akan kuat di kuartal ke empat, ” tuturnya.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi RI yang positif justru berbanding terbalik dengan kondisi global yang dipercaya mengalami pelemahan jelang tutup tahun.

“Ini timing-nya sesuai dengan waktu dunia yang mulai melemah. Kita semua sudah melihat growth di kuartal kedua bahkan sudah melambat dan akan berlanjut di kuartal ketiga dan keempat,” tegas Menkeu.

Asumsi itu didasarkan pada perkembangan yang menunjukan kenaikan inflasi disertai respon bank sentral meningkatkan suku bunga.

“Ini membuat banyak negara-negara pertumbuhan ekonominya direvisi ke bawah sedangkan kita masih menanjak,” sambung dia.

Oleh karena itu, Menkeu menyebut jika pemerintah masih optimistis dapat meraih angka pertumbuhan dalam kisaran sesuai target.

“Untuk 2022 secara keseluruhan kita mungkin menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen,” katanya.

Dalam catatan VOI, ekonomi dunia diyakini hanya akan berada di kisaran level 2 persen untuk tahun 2022 dan 2023.