Sri Mulyani Mendadak Singgung Masalah Keamanan Data dan Cyber Security, Akibat Serangan Bjorka?

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sangat serius dalam mendorong peningkatan pertumbuhan yang bersumber dari aktivitas digital. Menurut dia, hal tersebut bisa menjadi sektor yang sangat menentukan dalam arah pembangunan ekonomi nasional.

“Ekonomi digital bisa menjadi sumber potensial untuk pertumbuhan di masa mendatang,” ujarnya saat menjadi keynote speaker di forum G20 bertajuk Fostering Agility to Combat Money Laundering and Economic Crime, Rabu 28 September.

Meski demikian, bendahara negara menyatakan bahwa hal tersebut tidak serta merta dapat berjalan dengan mudah. Pasalnya, terdapat sejumlah dinamika yang mesti diselesaikan pemerintah agar bisa menggali lebih dalam potensi industri berbasis teknologi 4.0 tersebut.

“Ada beberapa tantangan dalam mengembangkan ekonomi digital di Indonesia, seperti keamanan siber (cyber security) yang menjadi sangat penting. Kemudian perlindungan data konsumen yang juga cukup kritikal,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Menkeu turut pula menyoroti masalah ketidaksamaan layanan jaringan yang ada di dalam negeri.

“Kita melihat ada beberapa tantangan lain, yaitu akses internet yang tidak merata yang ada di berbagai daerah membuat konektivitas menjadi tidak menyeluruh,” kata dia.

Walau dihadapkan pada banyak challenges, Menkeu meyakini Indonesia bisa terus melanjutkan pertumbuhan secara kuat. Indikasi itu terlihat dari posisi RI yang menjadi negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2021 dengan estimasi mencapai 70 miliar dolar AS.

“Ini bahkan bisa meningkat menjadi 120 miliar dolar AS pada 2025 mendatang,” ucapnya.

Seperti yang diberitakan redaksi beberapa waktu ini, isu keamanan siber dan perlindungan data di Indonesia tengah menuai kritik semenjak peretas dengan anonim Bjorka membagikan informasi yang bersifat rahasia kepada publik.

Tidak hanya data pribadi masyarakat, Bjorka juga diduga kuat memiliki sejumlah dokumen penting negara yang seharusnya tidak boleh bocor ke pihak lain.