JAKARTA – Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengalokasikan anggaran ketahanan pangan untuk periode 2023 adalah sebesar Rp95 triliun.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran Said Abdullah dalam Pengambilan Keputusan atas RUU APBN 2023.
“Anggaran ini terdiri dari Rp72,9 triliun yang berada di pusat dan Rp22,1 triliun untuk di daerah,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 29 September.
Menurut Said, dana tersebut diharapkan bisa mendukung beberapa target strategis nasional, seperti pembangunan kawasan budidaya padi seluas 279.500 hektare, pembangunan kawasan budidaya jagung seluas 40.000 hektar, kawasan pembangunan kawasan budidaya lain 350.000 hektar, dan pengadaan benih ikan 118 juta ekor.
Kemudian, pengadaan sarana peti beku sebanyak 300.000 unit, termasuk pembangunan jalur irigasi 6.900 hektar.
“Ini menjadi bagian penting dalam rangka menuju ketahanan pangan sehingga kita bisa menuju kedaulatan pangan,” tuturnya.
SEE ALSO:
- https://voi.id/ekonomi/213757/sri-mulyani-mendadak-singgung-masalah-keamanan-data-dan-cyber-security-akibat-serangan-bjorka
- https://voi.id/ekonomi/213649/mandek-di-pemerintah-ojk-tetiba-bicara-pajak-karbon-ada-apa
- https://voi.id/ekonomi/213780/kerja-sama-industri-ri-jepang-gak-ada-matinya-kali-ini-pertegas-isu-sustainability
[/see_also
Sebagai informasi, anggaran tersebut masuk dalam struktur belanja negara dalam APBN tahun depan yang sebesar Rp3.061,2 triliun.
Secara terperinci anggaran belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun, yang terdiri dari belanja kementerian lembaga Rp1.000,8 triliun dan belanja nonkementerian/lembaga Rp1.245,6 triliun.
Sementara untuk belanja yang ditransfer ke daerah (TKD) adalah sebesar Rp814,7 triliun.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #pdip #hasto kristiyanto #nataru #natalPopuler
