Menko Airlangga Hartarto: Ketahanan Pangan Penting dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa ketahanan pangan masuk dalam Agenda Pembangunan Nasional tahun 2022-2024 dengan memprioritaskan program peningkatan ketersediaan, akses, serta kualitas konsumsi pangan.

“Kebijakan fiskal yang diambil Pemerintah melalui APBN 2022 juga memasukkan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa, 30 November.

Menurut Airlangga, pada tahun depan anggaran ketahanan pangan mencapai Rp76,9 triliun dengan fokus pada empat hal, yaitu keterjangkauan harga pangan, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, perbaikan iklim usaha dan daya saing, serta pengembangan food estate.

“Sektor pertanian terbukti memiliki daya tahan yang cukup baik di tengah pandemi. Sebagai untuk itu kita juga berharap sektor ini bisa berkontribusi terhadap ekspor,” tuturnya.

Lebih lanjut, mengingat pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional, Menko Airlangga menjelaskan jika pemerintah juga melakukan upaya menjaga ketahanan pangan tersebut melalui empat strategi.

Pertama, terkait dengan keterjangkauan dari sisi peningkatan akses pangan masyarakat melalui kerja sama dengan BUMN.

Kedua, menjaga ketersediaan pangan dengan menjaga pasokan stok pangan yang dilakukan melalui peningkatan produktivitas dalam negeri dan mensubstitusikan kegiatan yang tergantung dari negara lain. Tiga, terkait dengan peningkatan kualitas dan keamanan pangan.

“Keempat, hal terakhir yang tidak kalah penting, yakni menjaga ketahanan serta keberlangsungan sumber daya alam, misalnya melalui penetapan lahan sawah yang dilindungi atau pengendalian alih fungsi lahan sawah, diversifikasi budidaya, penggunaan pupuk organik serta pemeliharaan jaringan irigasi,” jelasnya.

Menko Airlangga pada kesempatan tersebut menjabarkan pula soal food estate yang dilaksanakan berbasis korporasi agar petani berkelompok, baik dalam bentuk koperasi atau gapoktan. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah dalam pemberian akses pendampingan, pembiayaan, dan fasilitas lain yang disediakan Pemerintah dan bekerja sama dengan BUMN maupun swasta.

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden, selain di Kalimantan Tengah, saat ini juga sedang digarap food estate di Sumatera Utara, maupun di Papua. Sebagai salah satu pilot project food estate, Kalimantan Tengah telah menunjukkan progres yang cukup menggembirakan. Dukungan dari segenap pihak menjadi kunci keberhasilan program ini,” tutup Menko Airlangga.