Wamenkeu: Agar Ekonomi Lebih Kuat,, Pemerintah Mulai Mencari Sumber Pertumbuhan Baru Pascapandemi COVID-19, Apa Itu?
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Foto: Dok. Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pemerintah saat ini mulai mencari sumber pertumbuhan baru pascapandemi COVID-19 dalam rangka menciptakan perekonomian yang berkelanjutan dan lebih kuat.

"Kita harus mencari sumber pertumbuhan ekonomi yang baru pascapandemi. Ini tentu kita tidak boleh lepas dari tren yang terjadi di emerging market dan dunia internasional," katanya dalam acara Mid-Year Economic Outlook 2022 di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa 2 Agustus.

Suahasil menuturkan upaya mencari sumber pertumbuhan ekonomi yang baru ini tidak boleh terlepas dari tren yang sedang terjadi sehingga dapat sekaligus menjadi antisipasi potensi krisis mendatang.

Beberapa tren yang menjadi potensi sumber pertumbuhan baru adalah adanya pola hidup new normal, peta perdagangan dan investasi yang baru, kesadaran terhadap ekonomi hijau termasuk mengenai energi dan ketahanan pangan.

Ia mengatakan pemerintah telah mulai menyiapkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru ini khususnya terhadap ketahanan energi dan pangan.

"Kita telah bersiap-siap untuk memikirkan ini terus dan menata kebijakan-kebijakan yang diperlukan menjaga ketahanan energi dan pangan Indonesia karena itu menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru,: jelasnya.

Beberapa alat pendukung yang turut disiapkan pemerintah dalam mencari sumber pertumbuhan baru adalah teknologi, adopsi teknologi baru, revitalisasi industri bernilai tambah tinggi, pembangunan energi baru terbarukan (EBT) dan ekonomi hijau.

Hal ini sejalan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dapat menjadi alat untuk mencari sumber pertumbuhan baru.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong hilirisasi, melakukan digitalisasi, mendorong ekonomi hijau, dan mencapai target pemberantasan kemiskinan ekstrim pada 2024 sekaligus memanfaatkan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Authority Investment (INA).

"Ini kami dorong agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan," tegas Airlangga.