Curhat Wakil Sri Mulyani Soal Perencanaan APBN Saat Harga Komoditas Tak Menentu: Bikin Pusing!

JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa salah satu sifat APBN yang terus dipertahankan hingga saat ini adalah fleksibilitas untuk selalu adaptif dalam mengelola risiko perekonomian.

Menurut dia, instrumen fiskal didesain sedemikian rupa agar mampu menahan guncangan saat terjadi shock seperti pandemi COVID-19, sehingga tidak langsung diteruskan kepada masyarakat.

Dalam sebuah forum diskusi bertajuk Economic Outlook 2023, wakil dari Sri Mulyani itu berbagai cerita saat pemerintah mesti mengkalibrasi ulang belanja negara di tahun berjalan demi menyesuaikan dengan perkembangan terkini.

“Kita tahu (awal tahun ini) ada situasi geopolitik (perang di Ukraina) yang membuat harga komoditas, seperti minyak bumi, batu bara, CPO, juga harga pangan itu meningkat cepat. Malahan dalam perkembangan selanjutnya terjadi fluktuasi yang menyebabkan harga naik dan turun dengan cepat sekali. Ini tentu membuat kami yang bikin perencanaan (APBN) pusing,” ujarnya pada Selasa, 29 November.

Sebagai informasi, pemerintah bersama DPR pada Mei 2022 telah sepakat melakukan sejumlah perubahan pada APBN 2022 agar bisa terus relevan dengan dinamika yang ada.

Salah satu yang menjadi pendorong adalah peningkatan belanja subsidi dan kompensasi dengan tujuan menjadi buffer masyarakat atas lonjakan harga komoditas energi, utamanya bahan bakar minyak. Adapun, revisi atas keuangan negara di tahun berjalan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 tentang pelaksanaan APBN 2022.

Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan kondisi tersebut jelas memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat dan kalangan dunia usaha.

“Saat membuat perencanaan itu kami kemudian mencari titik-titik untuk bisa melakukan reformasi demi menemukan sumber-sumber pertumbuhan baru dari perekonomian,” tuturnya.

Untuk itu, dia menyebut jika pemerintah sudah menetapkan lima arah kebijakan dalam reformasi regulasi demi mencapai sumber pertumbuhan ekonomi yang dimaksud. Pertama, penggunaan produk dalam negeri.

Kedua, hilirisasi sumber daya alam. Ketiga, pembangunan energi baru dan terbarukan serta transisi energi menuju hijau. Empat, pemanfaatan teknologi digital. Lima, reformasi sektor keuangan (mengakomodir transaksi digital).

“Kita harapkan implementasi reformasi struktural ini bisa menjadi katalis pertumbuhan ekonomi,” tegas dia.