Bagikan:

JAKARTA - Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja nasional (RAPBN) 2021 pemerintah menganggarkan dana Rp104,2 triliun untuk sektor ketahanan pangan. Sebagian dana itu akan digunakan untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas (food estate).

"Untuk ketahanan pangan tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp104,2 triliun," tuturnya, dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta nota keuangannya, di Kompleks Parlemen, Jumat, 14 Agustus.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, anggaran ketahanan pangan ini akan diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi.

"Revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, distribusi pangan, serta pengembangan kawasan pangan berskala luas (food estate) untuk meningkatkan produktivitas pangan," jelasnya.

Selain itu, kata Jokowi, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan menargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104 di tahun 2021.

Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 sebesar Rp2.747,5 triliun. Sementara, pendapatan negara hanya Rp1.776,4 triliun. Dengan demikian, defisit RAPBN 2021 mencapai 5,5 persen. Angkanya naik dari perkiraan awal yang hanya 4,5 persen hingga 4,7 persen

Diketahui, food estate kini sedang menjadi fokus pemerintah. Jokowi baru saja menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjadi penanggung jawab atau komando pembangunan proyek tersebut.

Food estate ini berada di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Luasnya sendiri mencapai 178 hektare (Ha). Tahap awal, food estate akan dibangun di atas tanah seluas 30 ribu Ha. Lalu, dalam waktu satu setengah tahun atau maksimal dua tahun akan ditambah lagi lumbung padi seluas 148 ribu Ha.