Di 2021, Jokowi Tetapkan Anggaran Infrastruktur Lebih Besar Dibanding Kesehatan, Mengapa?
Presiden RI, Joko Widodo. (Foto: Setkab)

Bagikan:

JAKARTA - Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja nasional (RAPBN) 2021 pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur lebih besar dibanding untuk sentor kesehatan. Padahal, APBN kali ini disusun di masa pandemi COVID-19, di mana tidak ada yang dapat memastikan kapan wabah akan berakhir.

Pembangunan infrastruktur tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp414 triliun yang utamanya untuk pemulihan ekonomi, penyediaan layanan dasar, serta peningkatan konektivitas. Sedangkan, anggaran kesehatan sebesar Rp169,7 triliun.

Presiden Joko Widodo mengatakan, anggaran infastruktur yang lebih besar ini digunakan untuk memperbaiki ketersediaan dan fungsi dari infrastuktur itu sendiri. Ia berujar, pandemi COVID-19 ini menunjukan infrastruktur digital menjadi sangat penting dan strategis.

Lebih lanjut, di dalam RAPBN 2021 pemerintah akan membangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) di tahun dengan anggaran Rp30,5 triliun termasuk melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang difokuskan untuk mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Jokowi mengatakan, dengan anggaran ini pemerintah berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan; mengonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama.

Anggaran juga akan digunakan untuk mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet pada sekitar 4.000 desa dan kelurahan di daerah 3T.

"Dengan demikian, belanja infrastruktur diarahkan untuk penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas, infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata," tuturnya, dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta nota keuangannya, di Kompleks Parlemen Gedung DPR RI, Jumat, 14 Agustus.

Selain itu, Jokowi mengatakan, pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar, seperti air, sanitasi, dan permukiman juga harus dilakukan. Hal ini yang membuat anggaran infastruktur lebih besar dari anggaran kesehatan di APBN 2021.

Sementara itu, dalam pidatonya, Jokowi mengatakan, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,7 triliun atau setara 6,2 persen APBN, diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi supply, serta dukungan untuk pengadaan vaksin corona atau COVID-19.

"Meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui, balita, penanganan penyakit menular, serta akselerasi penurunan stunting; perbaikan efektivitas dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional; serta penguatan pencegahan, deteksi, dan respons penyakit, serta sistem kesehatan terintegrasi," jelasnya.