Jokowi Anggarkan Rp25,4 Triliun untuk Vaksin, Lab dan Bantuan Iuran BPJS

JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp25,4 triliun untuk penanganan kesehatan khusus. Alokasi ini khusus untuk pengadaan vaksin antivirus hingga bantuan iuran BPJS bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Alokasi anggaran vaksin hingga bantuan iuran BPJS ini merupakan bagian dari RAPBN tahun 2021 dengan total alokasi anggaran Rp356,5 triliun khusus untuk 6 sektor.

“Pertama, penanganan kesehatan dengan anggaran sekitar Rp25,4 triliun untuk pengadaan vaksi antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU,” kata Jokowi dalam pidato Nota Keuangan 2021 di rapat paripurna DPR, Jakarta, Jumat, 14 Agustus.

Alokasi kedua dari total alokasi anggaran Rp356,5 triliun yakni perlindungan sosial masyarakat menegah ke bawah yang mencapai Rp110,2 triliun. Program pemerintah yang disiapkan yakni program keluarga harapan, kartu sembako, kartu pra kerja, serta bansos tuna.

Ketiga, pemerintah menurut Jokowi juga menganggarkan Rp136,7 trilun untuk sektor kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Alokasi ini untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah serta antisipasi pemulihan ekonomi.

Alokasi anggaran keempat ditujukan untuk mendukung UMKM yakni Rp48,8 triliun melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan.

Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp14,9 triliun yang diperuntukkan bagi lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan.

“Keenam, insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun melalui pajak ditanggunbg pemerintah, pembebasan PPh impor dan pengembalian pendahuluan PPN,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19, mendorong reformasi struktural untuk peningkatan prodkutivitas, inovasi dan daya saing ekonomi. 

RAPBN 2021 juga diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital serta pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

“Dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021 yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi,” kata Jokowi.