Sri Mulyani Tanggapi Pandangan Fraksi DPR Atas RUU Pertanggungjawaban APBN 2021

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hari ini menjadi wakil pemerintah untuk menanggapi pandangan Fraksi DPR atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2021.

Dalam pemaparannya, Menkeu menyebut bahwa pada sepanjang tahun lalu terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,6 persen dan menjadi tonggak penting pencapaian pemulihan.

“Akan tetapi angka tersebut tidak mencerminkan kinerja merata sepanjang tahun karena pada kuartal pertama masih negatif mendekati 0 persen, kuartal II melonjak tinggi dan kuartal ketiga merosot kembali akibat varian delta COVID-19,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta ketika mengikuti Sidang Paripurna, Selasa, 23 Agustus.

Menurut Menkeu, kondisi demikian menggambarkan situasi ketidakpastian dalam pandemi, utamanya saat pemerintah memberlakukan pembatasan sosial PPKM darurat.

“Di sisi lain PDB kita berhasil naik 8,6 persen dari Rp57,3 juta perkapita pada 2020 menjadi Rp62,2 juta perkapita pada 2021,” tuturnya.

Lebih lanjut, bendahara negara menyampaikan apresiasi kepada Fraksi PKB, Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PAN yang mendorong pemerintah pada pengendalian COVID-19 sehingga mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Kemudian, Menkeu menyampaikan pula bahwa pemerintah berpandangan yang sama dengan Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Demokrat untuk mendukung APBN dalam prioritas utama menyelamatkan masyarakat dalam situasi darurat pandemi.

“Menanggapi pandangan Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat dan PKS terkait rasio, stimulus dan perpajakan lainnya, dapat kami sampaikan rasio perpajakan dipengaruhi oleh berbagai isu nasional dan global. Kemudian pada 2021 pemerintah juga melanjutkan kebijakan pemberian stimulus dalam program PC-PEN mengingat ekonomi masih relatif rapuh dengan cakupan sektor yang lebih selektif,” tutur dia.

Lalu, Menkeu menjelaskan perintah sejalan dengan masukan Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Demokrat yang menitikberatkan pada program prioritas nasional agar bisa memberikan efek positif bagi masyarakat. Dikatakan bahwa sejumlah program itu antara lain sektor pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, dan koperasi.

“Pemerintah berupaya mendukung sektor-sektor tersebut untuk membantu pemulihan ekonomi akibat pukulan pandemi. Pemerintah juga sependapat dengan Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS soal transfer ke daerah dengan tujuan menggerakan ekonomi di daerah,” tegasnya.

“Pemerintah menyambut baik tanggapan dan pandangan Fraksi-Fraksi DPR tentang RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun 2021 pada tahap selanjutnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Marilah kita bahu-membahu memulihkan ekonomi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan, serta menuntaskan agenda reformasi. Pulih lebih cepat bangkit lebih kuat,” tutup Menkeu Sri Mulyani.