JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa saat ini semua negara menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit. Terutama, terkait dengan tekanan laju inflasi.
Negara-negara besar mengalami inflasi yang sangat tinggi. Namun beruntung, Indonesia berada pada angka 4,9 persen.
Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022, disiarkan dari YouTube Sekretariat Presiden.
"Coba lihat sekarang inflasi kita, tadi sampaikan Pak Gubernur BI di angka 4,9 persen. Lihat negara-negara lain coba, tinggi-tinggi banget di atas 5 ada yang sudah diangkat 79 persen. Uni Eropa sudah 8,9 persen, Amerika sudah 9,1 persen kemarin turun 8,5 persen. Ini bukan sesuatu yang mudah, ini menjadi momok semua negara," kata Jokowi, Kamis, 18 Agustus.
Meski begitu, Jokowi meyakini bahwa tantangan tersebut bakal bisa diatasi dengan kerja sama dari semua pihak. Termasuk koordinasi dan saling sinergi antara kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan tim pengendalian inflasi pusat-daerah (TPIP-TPID).
"Tapi saya meyakini kalau kerja sama yang tadi saya sampaikan provinsi, kabupaten/kota, gubernur, bupati, wali kota, TPIP, TPID semuanya bekerja, rampung, selesai," tuturnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meyakini inflasi Indonesia bisa ditekan turun ke angka 3 persen jika kerja sama tersebut sudah berjalan dan terwujud dengan efektif.
"Mengembalikan lagi angka di bawah 3, selesai, wong kita barangnya juga ada kok," jelasnya.
Jokowi pun menyoroti laju inflasi yang tinggi di sejumlah provinsi. Ada lima daerah yang diminta untuk berhati-hati lantaran laju inflasinya sudah berada di atas 5 persen. Jauh berada di atas angka inflasi nasional.
Lima wilayah yang dimaksud adalah Jambi 8,55 persen; Sumatera Barat 8,01 persen; Bangka Belitung 7,77 persen; Riau 7,04 persen dan Aceh 6,97 persen. Dari lima daerah tersebut, Jambi menjadi daerah yang paling tinggi inflasinya.
"Provinsi Jambi hati-hati sudah berada di angka 8,55 persen. Sumatera Barat, Bangka Belitung, Riau, Aceh.
BACA JUGA:
"Tolong ini dilihat secara detail yang menyebabkan ini (inflasi tinggi) apa, agar bisa kita selesaikan bersama-sama dan bisa turun lagi di bawah 5, syukur bisa di bawah 3," katanya.
Mantan Wali Kota Solo ini pun mengaku bakal meninjau langsung ke daerah-daerah guna mengecek laju inflasinya. Karena itu, Jokowi meminta seluruh kepala daerah mengetahui inflasi di wilayahnya guna mencari solusi yang tepat agar bisa terkendali.
"Provinsi harus tahu posisi inflasi saya di angka berapa. Nanti saya ke daerah, saya tanya jangan gelagapan tidak ngerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa. Harus tahu mana yang tinggi (harga barangnya), mana yang nggak ada posisi normal, mana yang pada posisi rendah," ujarnya.
Jokowi juga meminta kepada TPIP dan TPID untuk lebih sering memantau harga kebutuhan pokok. Jika permasalahannya adalah kelangkaan pasokan, kata Jokowi, daerah yang pasokan kebutuhan pokoknya berlebih bisa berbagi.
"Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik yang menyebabkan inflasi. Bisa saja beras, bisa. Bisa saja bawang merah, bisa. Bisa saja cabai dan dicek TPIP, cek daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah disambungkan ini harus disambungkan. Ini harus disambungkan, karena negara ini besar sekali," tuturnya.