Tekan Laju Inflasi, Mendag Zulhas Minta Aceh Gunakan Dana Cadangan untuk Subsidi Ongkos Angkut Bahan Pokok

JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta agar pemerintah daerah di Aceh menggunakan dana cadangan yang tersedia untuk mensubsidi ongkos angkut bahan pokok dan menekan laju inflasi.

"Kalau memang inflasi tinggi, maka wali kota bisa memakai dana cadangan, untuk subsidi ongkos transportasi," kata Zulkifli Hasan di Banda Aceh, dikutip dari Antara, Sabtu 20 Agustus.

Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan saat kunjungan ke Pasar Al Mahirah, turut didampingi Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq, sejumlah anggota DPR Aceh serta unsur Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Banda Aceh lainnya.

Ia mencontohkan misalnya harga bawang merah di Banda Aceh mahal, maka pemerintah kota bisa menggunakan dana cadangan untuk mensubsidi ongkos angkut bawang merah agar biaya logistik tidak mahal dan harga jual di tingkat pedagang tetap stabil.

"Kalau penghasil bawang kabupaten lain mau angkut kemari (Banda Aceh), atau dari Medan, itu ongkos bisa diambil dari dana cadangan agar harga tidak mahal, tetap murah," katanya.

Hal itu, menurut Zulkfli, perlu menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai salah satu upaya untuk menjaga agar harga kebutuhan pokok di suatu daerah tetap stabil dan tidak terjadi inflasi tinggi.

Di sisi lain, Mendag memastikan harga kebutuhan bahan pokok di Banda Aceh masih stabil.

Bahkan, kata dia, sejumlah harga bahan pokok di Banda Aceh lebih murah dibandingkan di Jawa, seperti bawang merah kualitas bagus di Banda Aceh Rp30.000 per kilogram sedangkan di Jawa harganya Rp40.000 per kilogram.

Harga daging ayam juga lebih murah di Banda Aceh dibandingkan di Jawa, yakni antara Rp25.000-30.000 per kilogram.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebutkan lima daerah dengan laju inflasi tertinggi saat ini yakni Jambi sebesar 8,55 persen, Sumatera Barat 8,01 persen, Bangka Belitung 7,77 persen, Riau 7,04 persen, dan Aceh 6,97 persen.

Kelima daerah tersebut masuk dalam 30 daerah yang menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, tingkat inflasinya berada di atas inflasi nasional 4,94 persen pada Juli 2022.

Presiden Jokowi memerintahkan agar seluruh pemerintah daerah baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi untuk bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPID) dan daerah (TPID) guna menekan laju inflasi.

"Saya ingin bupati, wali kota, gubernur, betul-betul mau bekerja sama dengan TPID di daerah dan tim pengendalian inflasi di pusat," kata Presiden Jokowi saat memberi arahan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Arahan itu khususnya disampaikan Presiden Jokowi untuk mengatasi laju inflasi yang disebabkan kelompok pangan.

Presiden meminta agar setiap pemda bisa mengidentifikasi harga-harga komoditas pangan apa saja yang tinggi di wilayahnya masing-masing.