Kepala Daerah Harus Tahu Posisi Inflasi di Wilayahnya, Jokowi: Nanti Saya Tanya Jangan Gelagapan!

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah mengetahui posisi inflasi di wilayahnya masing-masing. Sehingga apabila ada berang yang harganya naik pesat, pemerintah daerah harus segera mencari solusinya.

Jokowi juga mewanti-wanti jangan sampai kepala daerah tak paham soal inflasi. Ia mengatakan akan bertanya langsung mengenai inflasi saat melakukan kunjungan kerja ke daerah.

"Provinsi harus tahu posisi inflasi saya di angka berapa. Nanti saya ke daerah, saya tanya jangan gelagapan tidak ngerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa. Harus tahu mana yang tinggi (harga barangnya), mana yang nggak ada posisi normal, mana yang pada posisi rendah," katanya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022, disiarkan dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 18 Agustus.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta kepada Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk lebih sering memantau harga kebutuhan pokok.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, jika permasalahannya adalah kelangkaan pasokan, maka daerah yang pasokan kebutuhan pokoknya berlebih bisa berbagi.

"Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik yang menyebabkan inflasi. Bisa saja beras, bisa. Bisa saja bawang merah, bisa. Bisa saja cabai dan dicek TPIP, cek daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah disambungkan ini harus disambungkan. Ini harus disambungkan, karena negara ini besar sekali," tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyinggung lima provinsi yang inflasinya masih sangat tinggi bahkan di atas 5 persen.

Jokowi meminta kepala daerah di wilayah tersebut berhati-hati.

Lima wilayah yang dimaksud yakni, Jambi, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Riau dan Aceh.

Dari lima daerah tersebut, Jambi menjadi daerah yang paling tinggi inflasinya mencapai 8,55 persen.

"Provinsi Jambi hati-hati sudah berada di angka 8,55 persen. Sumatera Barat berada di angka 8,01 persen; Bangka Belitung 7,77 persen; Riau di angka 7,04 persen; Aceh di angka 6,97 persen. Tolong ini dilihat secara detail yang menyebabkan ini apa, agar bisa kita selesaikan bersama-sama dan bisa turun lagi di bawah 5, syukur bisa di bawah 3," ujarnya.