Jokowi Minta Kepala Daerah Gunakan Anggaran Tidak Terduga untuk Tekan Inflasi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah menggunakan pos anggaran belanja tidak terduga dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing untuk berbagai kebijakan dalam menekan laju inflasi di wilayahnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sudah memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito karnavian untuk mengeluarkan regulasi terkait hal tersebut.

"Saya sudah perintahkan ke Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan surat-surat keputusan, surat-surat edaran yang menyatakan bahwa anggaran tak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah," katanya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022, disiarkan dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 18 Agustus.

Pertimbangan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk kebutuhan kebijakan menahan laju inflasi ini muncul setelah Jokowi melakukan kunjungan kerjanya ke Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Saat mengunjungi Merauke, Jokowi mengaku kepala daerah setempat mengeluhkan di wilayahnya terdapat stok beras yang melimpah dengan harga murah di kisaran Rp6.000 per kg, tetapi tidak ada yang menyerap beras tersebut.

Sementara daerah lain yang mengalami kekurangan beras tidak mengambil stok ke daerah tersebut karena terkendala biaya transportasi.

"Saya cek ke bawah, benar harganya Rp6.000 dan ada daerah lain yang kekurangan beras. Kenapa tidak ngambil dari Merauke yang harganya masih murah? problemnya transportasi mahal. Saya sampaikan kemarin di dalam rapat kepada Menteri Dalam Negeri, transportasi itu mestinya anggaran tak terduga mestinya bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi bagi barang-barang yang ada, gunakan," ucapnya.

Jokowi menilai, anggaran tidak terduga tersebut bisa menjadi salah satu langkah untuk menyambung kebutuhan dan ketersediaan pasokan guna menekan laju inflasi akibat kelompok tangan mengingat Indonesia merupakan negara yang luas dan besar.

Karena itu, Jokowi meminta seluruh kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk bersedia bekerjasama dengan tim pengendalian inflasi daerah (TPID) maupun tim pengendali inflasi pusat (TPIP).

Jokowi menekankan tim pengendalian inflasi di pusat harus bisa memetakan sembari menyambungkan kebutuhan dan ketersediaan pasokan kelompok pangan tersebut di daerah.

"Ini kerja lapangan harus TPIP, TPID semuanya ngerti barang-barang mana yang menjadi masalah. Karena momok semua negara ini inflasi, momok semua negara inflasi," ucapnya.