Diwanti-wanti Jokowi Soal Inflasi, Heru Budi Tambah Stok Pangan di Jakarta 
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono (Diah Ayu-VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan menambah stok pangan di Jakarta seperti beras dan komoditas pokok. 

Hal ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo.

Jokowi mewanti-wanti para kepala daerah untuk mengintervensi potensi inflasi tinggi yang diakibatkan dari ketidakpastian ekonomi global.

"Salah satunya (menjaga inflasi di Jakarta) kan ketahanan pangan lantas supply stok beras, ketersediaan beras, ketersediaan bahan pokok," kata Heru di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu, 1 November.

Heru menyebut telah meminta kepada badan usaha milik daerah (BUMD) di bidang pangan untuk menambah stok pangan yang akan didistribusikan ke tempat-tempat perbelanjaan hingga dua kali lipat.

"Kemarin saya minta kepada Dharma Jaya, Food Station, Pasar Jaya untuk meningkatkan stok. Kalau stok yang selama ini misal 3 hari saya meningkatkan jadi 6 hari. Masing masing hari ini rapat dengan komisaris (BUMD pangan) untuk meningkatkan itu," ungkap Heru.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah (pemda) tak ragu untuk menggunakan anggaran tak terduga dalam mengintervensi inflasi seiring dengan meningkatnya harga beras.

Jokowi menegaskan, anggaran tak terduga bisa digunakan karena hal tersebut diatur melalui payung hukum.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin, 30 Oktober.

"Saya menanyakan bahwa itu ada payung hukumnya jangan ragu menggunakan anggaran tak terduga. Apabila yang namanya inflasi itu naik, apabila ada harga-harga naik, (maka) segera grojok (sediakan) pasokannya," tutur Jokowi.

Harga rata-rata beras secara nasional naik sebesar 19,8 persen dibandingkan tahun 2022 dan naik 2,5 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Jokowi pun mewanti-wanti kepala daerah untuk memiliki kemampuan guna mengintervensi kebijakan, supaya inflasi akibat naiknya bahan pangan dapat dikendalikan.

Menurut Jokowi, inflasi sebesar 1,1 persen hingga 3,5 persen di tingkat provinsi masih terkendali. Kemudian, inflasi di tingkat kabupaten sebesar 1,1 persen sampai 5,2 persen dan di tingkat kota 1,1 persen-4,2 persen juga masih bisa dikendalikan.

Dia meminta jika inflasi sudah mendekati batas atas, maka pemda harus segera mencari solusi, seperti memastikan stok di pasar hingga meninjau tempat produksi bila ditemukan komoditas langka di pasaran.

"Kadang hanya supply dan demand. Demand-nya tetap, supply-nya enggak ada. Carikan dong, langsung ke tempat produksinya. Bawang merah, misalnya, (kalau harganya) naik cari langsung ke Brebes, misalnya," jelas Jokowi.

Dia juga meminta agar kepala daerah tidak terjebak dalam rutinitas harian, tetapi bisa mencari sumber produksi pangan yang harganya sedang naik agar tidak berpengaruh pada inflasi.

"Lihat pasar, lihat stok di kabupaten, di provinsi. Cek, lihat, jangan terjebak rutinitas sehari-hari, administrasi sehari hari; yang penting-penting kita harus cek terlebih dahulu. Ini beres, baru kerjakan administrasi. Memang di pasar ada yang naik, ada yang turun; tetapi urusan harga, tolong betul-betul dikendalikan," ujar Jokowi.