JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara tegas menyebut bahwa anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun depan adalah sebesar Rp27,6 triliun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan jumlah tersebut telah masuk dalam pagu indikatif di belanja negara periode 2023.
“Dalam penyusunan belanja 2023, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, harus dipertajam dengan memperhatikan anggaran untuk IKN Nusantara, pemilu, dan prioritas-prioritas lainya termasuk infrastruktur,” ujarnya dalam paparan virtual pada Kamis, 28 April.
Menurut Suahasil, alokasi bujet IKN Nusantara merupakan bagian dari rencana belanja kementerian dan lembaga tahun depan yang sebagian besar ditempatkan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Belanja kementerian dan lembaga 2023 direncanakan sebesar Rp977,1 triliun yang terdiri dari Rp814,1 triliun rupiah murni dan Rp163 triliun,” tuturnya.
BACA JUGA:
Adapun, kebijakan umum belanja pemerintah pusat tahun depan akan difokuskan pada enam hal, yaitu peningkatan kualitas belanja yang efektif dan produktif, meningkatkan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur prioritas, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, serta pengembangan ekonomi hijau.
“Yang pasti tahun 2023 kebijakan diarahkan untuk mendukung konsolidasi fiskal,” tegas Suahasil.
Sebagai informasi, pada awal tahun ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sempat mewacanakan anggaran pembangunan IKN masuk dalam skema dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun, niatan itu urung dilakukan karena mendapat penolakan dari berbagai pihak lantaran dana PEN sejatinya merupakan anggaran bagi penanganan dampak COVID-19.
