Pemerintah Anggarkan Rp20,8 Triliun Bangun Istana hingga Perkantoran di IKN

JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas,Suharso Monoarfa mengatakan anggaran pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah tersedia Rp23,6 triliun pada anggaran 2023.

Anggaran yang telah dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 ini, masuk ke dalam bagian dari anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp993,2 triliun

“Alokasi IKN itu di masukkan pagunya ke dalam K/L antara lain adalah Kemen PUPR, Kemenhub, KLHK, Kemudian Polri, BKPM, dan ada beberapa yang lain dan seluruhnya kira-kira Rp23 triliun,” ujarnya saat konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa, 16 Agustus.

Dari anggaran total tersebut, kata Suharso, paling besar masuk ke pagu anggaran Kementerian PUPR senilai Rp20,8 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk membangun istana negara, kompleks perkantoran dan prasarana dasar di IKN.

“Terbesar memang di Kemen PUPR sekitar Rp20,8 triliun. Memang aloksi anggaran ini sesuai dengan proyeksi yang kita susun, di mana 20 persen kita harapkan bisa diatasi APBN dan sisanya kita harapkan antisipasi dari swasta baik dalam dan luar negeri,” ucapnya.

“Jadi di luar Rp23,6 triliun ini pada tahun depan, kita harap ada partsipasi dari sektor private,” sambungnya.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa anggaran proyek pembangunan IKN Nusantara di Kementeriannya sebesar Rp20,8 triliun. Kebutuhan anggaran ini naik Rp5,4 triliun dibanding tahun ini.

Keseluruhan pembuatan anggaran tersebut maka tersebar di semua direktorat. Direktorat Jendral Sumber Daya Air menganggarkan kebutuhan pembangunan di IKN sebesar Rp1,1 triliun.

Kemudian, Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp8,7 triliun. Sedangkan, Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar Rp10,3 triliun. Direktorat Jenderal Perumahan Rp0,5 triliun. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Rp0,1 triliun.

Basuki menyebut pembangunan kawasan inti pemerintahan akan di lakukan dalam rentang 2022-2024. Ia berharap Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran IKN pada tahun ini.

“Saat ini mudah-mudahan DIPA Dari Kementerian Keuangan segera selesai, sehingga bisa dilakukan penandatanganan untuk lelang dan kontraknya,” ujar Basuki.