Erick Thohir: Penentuan Harga Tes PCR Dibahas bersama Presiden Jokowi, Jadi Tidak Mungkin Saya Mengambil Keuntungan

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa kebijakan penentuan harga hingga pelaksanan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) ditetapkan secara transparan. Kebijakan itu, kata Erick, dibahas dalam rapat terbatas antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah Menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Karena itu, Erick mengatakan bahwa isu dirinya ikut terlibat di dalam bisnis PCR tidak terbukti kebenarannya. Sebab, kata dia, tidak mungkin rapat yang digelar bersama presiden, justru membahas keuntungan untuk dirinya.

"Ratas itu dihadiri tidak saja Erick Thohir, ratas itu dihadiri Menkeu, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, kebijakan PCR juga ditentukan secara transparan. Jadi, apa mungkin rapat terbatas itu men-setting menguntungkan saya. Berarti apa? Berarti semua yang ada di ratas itu dituduh memperkaya diri sendiri?," tuturnya dalam diskusi virtual, Kamis, 18 November.

Lebih lanjut, Erick juga menjelaskan bahwa dirinya tak memiliki latar belakang bisnis di industri kesehatan dan farmasi. Ia mengatakan dirinya juga tidak cukup berpengalaman di sektor tersebut. Namun, tetap saja ada oknum tertentu yang menuding dirinya memperkaya diri melalui pelaksanaan RT-PCR.

"Mohon maaf nih ya, ini bukan bisnis saya, kesehatan bukan track record saya. Lalu saya di-framing memperkaya. Dibanding dengan seluruh kegiatan yang kita lakukan pada saat COVID-19," katanya.

Seperti diketahui, Erick Thohir dan Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dilaporkan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan bisnis RT-PCR di Tanah Air.

Erick mengaku tidak mengetahui motif terkait pelaporan dirinya ke KPK. Namun, dia menilai langkah itu sebagai satu tindakan yang ingin membangun persepsi secara negatif di masyarakat perihal kredibilitas pemerintah.

"Kultur bangsa kita ini memang harus kita jaga, rasa gotong royong kita, rasa peduli sesama kita sudah mulai luntur. Padahal itu membuat kita menjadi negara besar. Tetapi, banyak oknum, individu yang melakukan tadi, pembangunan persepsi secara negatif, ya itu haknya mereka, tetapi saya yakin kebenaran akan terbukti. Dan jangan-jangan nanti terbukti kebalik," tuturnya.

Lebih lanjut, Erick juga tak merasa bahwa isu bisnis PCR untuk menjatuhkan kredibilitasnya menjelang pilpres 2024. Menurut dia, kredibilitasnya sudah terbangun sebelum dirinya dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri BUMN. Khususnya, kredibilitas di mata publik internasional.

Erick mengaku tidak pernah terpikirkan untuk menjadi calon presiden nantinya. Menurut dia, saat ini yang menjadi fokusnya adalah menjalankan sejumlah program transformasi BUMN untuk mendorong geliat makro ekonomi Indonesia.

"Saya tidak berpikir sejauh itu, kalau kita bicara kredibilitas yang kita sudah bangun selama inikan sebelum jadi menteri, sudah ada kredibilitas itu, apalagi publik internasional. Dan banyak hal-hal di internasional yang daya masih aktif, tidak mungkin kredibilitas saya mau dikorbankan," jelasnya.