Penolakan Anies Baswedan Terhadap IKN, Untung atau Buntung?

JAKARTA – Proyek megah era Presiden Joko Widodo, yaitu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus mendapat kritik. Terkini, sumber kritikan berasal dari kubu pasangan calon presiden (Capres) Anies Baswedan.

Sikap Anies terhadap IKN kembali dia ucapkan dalam kampanye di Karawang, Jawa Barat, Senin (4/11/2023). Menurutnya, anggaran pembangunan IKN yang besar tidak digunakan untuk kebutuhan yang mendesak di Indonesia.

"Saya sering sampaikan ini, kita merasakan sekali betapa anggaran yang begitu besar sering tidak digunakan untuk kebutuhan yang urgen," ujarnya, mengutip Kompas.

"Kita punya kebutuhan-kebutuhan urgent, saya sering pertanyakan membangun IKN hari ini," sambung Anies.

Persepsi Buruk IKN

Untuk diketahui, pembangunan IKN masuk dalam proyek strategis nasional (PSN). Alokasi anggaran IKN pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022 hingga 2024 adalah Rp75,5 triliun.

Namun keinginan Anies Baswedan mengkaji ulang IKN tampaknya bakal menemui tantangan. Sebab, mandat pembangunan IKN dalam pemerintahan Jokowi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Anies Baswedan, boleh jadi merupakan satu-satunya Capres yang secara terang-terangan menolak gagasan pembangunan IKN. Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan akan melanjutkan IKN, dan ini juga tercantum dalam dokumen visi misi mereka.

Terlebih pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Giban Rakabuming Raka, yang secara tegas memberi sinyal tegak lurus meneruskan program Jokowi, termasuk IKN.

Menurut pengamat politik dari Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio, penolakan Anies Baswedan terhadap proyek IKN bisa menjadi keuntungan bagi pasangan nomor urut satu tersebut. Ditambah oleh pernyataan Pj Gubernur Jakarta Heru baru-baru ini, yang mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta berpotensi dimutasi ke IKN jika tidak menunjukkan kinerja yang baik.

Ucapan tersebut, meski diungkapkan dengan nada bercanda, berpotensi menimbulkan persepsi buruk mengenai IKN dan ini tentunya menguntungkan Anies di Pilpres.

“Pernyataan ini berdampak buruk bagi IKN sebab dipersepsikan tempat buangan. Tidak melanjutkan IKN membuat nyaman ASN, karena mereka tidak akan dibuang. Jadi menguntungkan Anies,” ujat Hendri Satrio kepada VOI.

“Selain itu investor yang belum tentu hadir di IKN juga makin menguntungkan Anies, sebab artinya Anies akan berpikir lebih ke pembangunan strategis yang bermanfaat lebih terasa. Kajian tentang IKN harus dibuat lagi,” imbuhnya.

Bisa Jadi Blunder

Hal yang sama juga dilontarkan oleh Dedi Kurnia Syah dari Indonesia Political Opinion (IPO). Dedi menyebutkan Anies memiliki ceruk yang jelas, yaitu suara kontra pemerintahan atau Presiden Jokowi. Sehingga, gagasan mengkaji IKN jika menang membuat narasi perubahan yang diusungnya makin kuat.

“Tentu saja kritik IKN adalah taktik, strategi meraup suara dari kelompok kontra pemerintah,” jelas Dedi.

Lebih lanjut Dedi yakin kritik Anies terhadap IKN Nusantara tidak akan memberikan dampak negatif kepada eks Gubernur DKI Jakarta tersebut atau kehilangan suara, selama kritik tersebut masih wajar dan tidak digoreng secara terus menerus oleh kubu Anies.

“Dengan situasi ini, maka cukup menarik jika kritik IKN terus dilanjutkan, dengan catatan tidak terlalu fokus dan habiskan energi di sana, tetapi lebih pada solusi jika ibu kota tetap di Jakarta,” jelas Dedi.

Berbeda dengan Anies Baswedan, Cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar justru berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN jika terpilih pada Pilpres 2024, seperti yang ia ungkapkan usai menghadiri acara bedah visi misi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatra Barat, Senin (4/12/2023).

"IKN ini produk undang-undang, tentu kalau undang-undang, harus terus dilaksanakan," ujar Cak Imin.

Perbedaan pandangan antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Andriadi Achmad adalah sebuah blunder. Andriadi bahkan menyebut pencalonan pasangan dengan julukan AMIN ini seperti ‘kawin paksa’.

“Anies dan Cak Imin ini seperti blunder. Jadi, tidak benar-benar mengusung perubahan karena di satu sisi masih mengusung keberlanjutan,” ucap Andriadi kepada VOI.